Satriyo (2015) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Di Polres Nganjuk). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui hambatan serta solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris dan bersifat diskriptif dengan lokasi di Polres Nganjuk. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari sumber pertama di Polres Nganjuk dan data sekundernya berupa dokumen resmi, laporan, serta catatan harian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis diskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi tersangka dan dari sisi korban pelecehan seksual dengan memberikan upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian akses untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual antara lain korban pelecehan seksual merupakan individu yang mengalami kerugian baik secara fisik, mental dan sosial, kerugian yang dialami oleh korban pelecehan seksual tentunya dapat diatasi dengan pemberian dukungan sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya. Sistem pemidanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan, untuk menyelesaikan kendala tersebut perlunya korban memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.
English Abstract
This research aims to know the implementation of the legal protection of child victims of sexual abuse, according to the provisions of Act No. 23 of 2002 on child protection and to know the obstacles and solutions in the implementation of the legal protection of child victims of sexual abuse, according to Act No. 23 of 2002 on child protection. This study is an Empirical and legal research are diskriptif with the location in Polres Nganjuk. Types of data using primary data and secondary data. The primary data source is derived from the first source in Polres Nganjuk and secondary data in the form of official documents, reports, as well as a daily diary. Using data collection techniques interviews, the study of librarianship and documentation. Analysis of data analysis techniques used was diskriptif. The results of the analysis showed that the legal protection of victims of sexual abuse by law No. 23 of 2002 on child protection consists of two sides, namely from the suspects and the victims of sexual abuse by providing rehabilitation, protection from news coverage of identity through mass media, granting a guarantee of safety for the witness to victims and expert witnesses, whether physical, mental, and social and the granting of access to obtain information about the development of the matter. Obstacles and solutions in the implementation of the legal protection of child victims of sexual abuse, among others, victims of sexual abuse is an individual who suffered losses both physically, mentally and socially, the losses experienced by victims of sexual abuse can certainly be addressed by granting support so traumatised for crimes that had on him. The system pemidanaan the book of the law of criminal law (KUHP) Indonesia does not provide criminal indemnification for the victim of the day, to resolve the need for the barriers victims acquire or obtain redress materially to finance a variety of costs that have been incurred by the victim.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/276/ 051508932 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 06 Jan 2016 09:38 |
| Last Modified: | 06 Jan 2016 09:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112306 |
Actions (login required)
 |
View Item |