Wulandari, Niken Saktya (2015) Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Melanggar Aturan Mengenai Disiplin Kerja (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dalam penerapan sanksi bagi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang melanggar aturan mengenai disiplin kerja. Bentuk-bentuk disiplin kerja meliputi presensi dihitung dari datang dan pulang pegawai, ketepatan waktu dalam melaksanakan pekerjaan, tidak mengikuti partai politik atau kampanye, dan berpakaian rapi. Aturan mengenai disiplin kerja dijelaskan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PPPK yang melanggar aturan mengenai disiplin kerja akan diberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 angka 2 dan 3 dan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2011 tentang Honorer/Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. Dalam praktiknya, beberapa PPPK yang melanggar aturan mengenai disiplin kerja tidak dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan survey dengan keadaan nyata dan x menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, dan sekunder dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Kendala-kendala yang menyebabkan PPPK yang melanggar aturan mengenai disiplin kerja tidak diberikan sanksi karena adanya beberapa faktor seperti kurangnya informasi, kurangnya SDM, pengaruh budaya setempat, kurangnya sosialisasi, cara kerja mesin sidik cari yang tidak akurat, serta kesadaran diri dari PPPK. Upaya yang dilakukan BKD dalam penerapan sanksi dilakukan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Walikota Batu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2011 tentang Honorer/Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, serta upaya yang dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan BKD.
English Abstract
The writer will reveal an issue about the effort of the Regional Employment Board in executing sanction to PPPK that break the rule of work disciplines. Work’s disciplines include: employee’s attendance, time required in carrying out the job, political orientation, and manner of uniform. The rule of work disciplines has been explained in article no. 104, act no.5 year of 2014 which regulates the State Civil Apparatus. The sanction will be given to PPPK member who break the rule of work discipline. The sanction has been described in Act no5, 2014, number 2 and 3, and also described in Mayor’s Act, article 5 which regulates honorer (Batu’s non civil servants governments). In fact, the rules are not running well. Some PPPK’s member which break the rule are still free from sanction. Problem statements based on those background issues are: 1. What is the obstacle of BKD in applying sanctions to civil servants with working agreement who break the rule of work’s discipline? 2. What is the BKD’s strategy in applying sanctions to civil servants with working agreement who break the rule of work’s discipline? xii The method that used in this thesis was empirical juridical, in which the researcher do the field survey and use sociological-juridical approachment. Primary and secondary data have been analyse using qualitative-descriptive method. Sanction that not given to PPPK who break the rules might caused by: lack of information, lack of human resources, local culture, lack of socialization, error in finger print machine, individual awareness of PPPK. The efforts from BKD in giving sanction to the offender are by applying Act no5, 2014 and Mayor’s Act, article 5 which regulates honorer, monitoring all sectors in Batu’s government to back up the data and checking out the performance of finger print machine in each SKPD.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/273/ 051508929 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 04 Jan 2016 11:27 |
| Last Modified: | 28 Apr 2022 02:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112303 |
Preview |
Text
115010101111063_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (626kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111063_BAB 1.pdf Download (726kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111063_BAB 2.pdf Download (723kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111063_BAB 3.pdf Download (480kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111063_BAB 4.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111063_BAB 5.pdf Download (442kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |