Dewanto, Ridgeky (2015) Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Kekayaan Debitor Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Studi Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit terhadap Kekayaan Debitor di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Pilihan judul ini dilatar belakangi karena pada praktiknya, banyak kasus kepailitan yang mana harta pailitnya berada di luar wilayah Indonesia dan kurator sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit tersebut kesulitan untuk dapat menyita harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia itu. Contohnya pada penelitian ini adalah kepailitan PT. Sempati yang memiliki harta pailit yang berada di Singapura. Berdasarkan hal di atas, ditarik rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia? (2) Hambatan apa saja yang dialami dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia? (3) Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor di luar wilayah Negara Republik Indonesia? Karya tulis ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Ricardo & Partners Law Office dan data sekunder berupa Undang-Undang dan literatur buku dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dalam hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pada dasarnya eksekusi atau penyitaan harta pailit yang berada di Singapura tidak dapat dilakukan karena keberlakuan asas teritorial dan yurisdiksi dari Negara Singapura. Solusinya adalah dengan terjalinnya kesepakatan dan saling mengakui dari kedua negara dan hal tersebut harus bersifat resiprokal atau timbal balik. Untuk memperoleh pengakuan dan keinginan bagi Singapura untuk menjalin kesepakatan dengan Indonesia, Indonesia harus meningkatkan tingkat transparansinya terlebih dahulu, khususnya di bidang peradilan dan kepailitan, karena tingkat transparansi Indonesia masih rendah. Selain itu hambatan lain yang menghadapi adalah perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Singapura. Selanjutnya terdapat hambatan di luar dari kasus yang ada, yang dapat saja terjadi yaitu, itikad buruk debitor untuk mengeksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia secara pribadi. Untuk itu, solusinya sudah terdapat di dalam pasal 212, 213, dan 214 UU Nomor 37 Tahun 2004.
English Abstract
In this essay, the author raised the issue of Implementation of The Verdict of Bankruptcy Declaration Execution toward Debtor’s Assets in Outside The Territory of Republic of Indonesia. Considerant of the title selection was on practice, many cases of bankruptcy that the bankruptcy assets is outside the territory of Indonesia and the curator as authorities to handle and clear off on bankruptcy assets has been difficulty to be able to seize the bankruptcy assets which there is outside the territory of Indonesia. For example, in this research is PT. Sempati Air’s bankruptcy which has bankruptcy assets in Singapore. Based on the above explanation, the author got the issue : (1) How is the implementation of the verdict of bankruptcy declaration execution toward debtor’s assets in outside the territory of republic of Indonesia? (2) What are the obstacles in verdict of bankruptcy declaration execution process toward debtor’s assets in outside the territory of republic of Indonesia? (3) What are the legal efforts to handle the obstacles in implementation of the verdict of bankruptcy declaration execution process toward debtor’s assets in outside the territory of republic of Indonesia? This paper uses empirical juridical method with sosiological juridical approach. The primary data that author used is the form of interview in Commercial Court of Central Jakarta and Ricardo & Partners Law Office. Then, secondary data is Indonesia’s regulations and books literature and analyzed by qualitative data analyze techniques. In the research result, the author get the answer to existing problem that basically, the execution or confiscation the bankruptcy assets in Singapore couldn’t be done because the applicability of the principle of territorial dan jurisdiction of Singapore. The Solutions is established the treaty and mutual recognition from the both of countries and it must be reciprocal. To get the recognition and make Singapore establish the treaty with Indonesia, Indonesia must be raise the transparency level in various sector first, especially in the justice and bankruptcy sector, because Indonesia’s transparency level is still low. Besides, the other obstacles faced are the differences in legal systems between Indonesia and Singapura. And then, there is other obstacle on the outside of the case in this essay, that can be happen is debtor’s bad will to execute the bankruptcy assets individually on the outside Indonesia’s territory. The solution for that problem is found in article 212, 213, and 214 Law no. 37 of 2004.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/250/ 051508905 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 12 Jan 2016 09:05 |
| Last Modified: | 28 Apr 2022 01:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112278 |
Preview |
Text
Skripsi_Ridgeky_Dewanto.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |