Tsabita, Alya (2015) Penenggelaman Kapal Penangkap Ikan Yang Berbendera Asing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Menurut Hukum Laut Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Penenggelaman Kapal Penangkap Ikan yang Berbendera Asing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Hukum Laut Internasional. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh maraknya kasus penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera asing. Selain itu dalam penerapan sanksi penenggelaman kapal ini terjadi perdebatan antara hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan oleh Indonesia dibenarkan Hukum Laut Internasional 1982? (2) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencegah kapal penangkap ikan yang berbendera asing yang melakukan illegal fishing/ pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di peroleh penulis akan di analisis dengan menggunakan teknik Menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan melihat pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diwujudkan dengan melihat maksud dan tujuan peraturan mengenai sanksi penenggelaman kapal ikan asing dibuat. Metode analisis bahan sekunder ini melihat bahan hukum dari segi latar belakang pembuatan dan bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dari pemberlakuan sanksi penenggelaman kapal. Hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam kebijakan peneggelaman kapal terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera Thailand negara pantai dapat melakukan tindakan penangkapan untuk menjamin ditaatinya peraturan sesuai yang di tetapkan oleh UNCLOS, namun sebenarnya pemberian hukuman penenggelaman terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif oleh Indonesia tetap diperbolehkan, karena di dalam UNCLOS pasal 73 ayat (3) maksud dari hukuman badan adalah seperti hukuman penyiksaan terhadap pelaku penangkap ikan berbendera asing yang telah melakukan IUU Fishing bukan kapalnya, karena viii perbedaan pendapat mengenai hukuman badan inilah yang menyebabkan banyak pertentangan pendapat yang menyebabkan konflik antar negara.
English Abstract
In this study, the author raised the issue of The Sinking of Foreign Flagged Fishing Vessels in the Exclusive Economic Zone Territory Acoording to the International Sea Law. The theme selected by the rampant cases of vessels sinking committed by Indonesia against the foreign flagged fishing vessels. In addition, a debate on the differences between national law and international law on the imposition of this sinking sanction happen. Based on these selective problems, this paper then raised the following problems: (1) Is the sinking of the foreign flagged fishing vessel in the Indonesia Exclusive Economic Zone (ZEEI) conducted by Indonesian is justified based on International Sea Law 1982? (2) What legal action can be done by Indonesian stete to prevent the foreign flagged fishing vessels that carry out illegal fishing in the Exclusive Econimic Zone? Furthermore, the writting of this paper uses normative judicial method complemented with statute approach and case approach. The primary secondary, and tertiary legal materials obtained will be analyzed by using qualitative descriptive analysis techniques to look at the formation of legislations. Which is then linked to the intent and purpose of the rules on sinking sanctions of foreign flagged fishing vessels. By using those mentioned methode, the authors obtains answers of the existing problem which is : the action taken by the Indonesian state in the sinking vessel policy towards Thailand flagged fishing vessels by UNCLOS is that coastal states can take action to arrest the offender. However, the sinking sanctions can also be applied to the illegal foreign flagged fishing vessels in the Exclusive Economic Zone according to the UNCLOS article 73 paragraph (3). The intent of corporal punishment is a punishment of torture against foreign flagged fishing offender who has committed IUU Fishing and not the ship it self, due to opinion differences regarding corporal punishment that causes a lot of disagreement that cause conflict between countries
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/248/ 051508903 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 08 Jan 2016 13:55 |
| Last Modified: | 22 Nov 2021 02:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112275 |
Preview |
Text
115010107111160_BAB 3.pdf Download (199kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111160_BAB 2.pdf Download (432kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111160_BAB 4.pdf Download (529kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111160_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (152kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111160_BAB 1.pdf Download (519kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111160_BAB 5.pdf Download (87kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |