Raharjo, Trilaksono Adhi (2015) Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Huruf B Angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Melaksanakan Tugas Pokok (Studi Di Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang implementasi pasal 7 ayat 2 huruf b angka 9 Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok, penelitian di lakukan di wilayah territorial Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang. Terkait dengan hal ini, tujuan penulis ingin mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan serta mengetahui sebesar apa peran Tentara Nasional Indonesia terhadap pemerintahan daerah sesuai yang di amanatkan dalam pasal 7 ayat 2 huruf b angka 9 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan kendala-kendala yang dialami oleh Tentara Nasional Indonesia dalam membantu tugas pemerintahan daerah. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Tentara Nasional Indonesia khususnya membantu tugas Pemerintahan daerah, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah jenis penilitian hukum empiris dengan melalui pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kodim 0833 Kota Malang dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara kepada staf territorial Kodim 0833 Kota Malang yang terlibat segala kegiatan Kodim dalam hal membantu tugas pemerintahan daerah. Sedangkan untuk data sekunder penulis memperoleh dari dokumen, arsip terkait dan dari Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan implementasi pasal 7 ayat 2 huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok, secara tidak disadari pemerintah daerah sangat membutuhkan bantuan dan kemampuan dari Tentara nasional Indonesia diantaranya untuk menangani masalah yang sedang dihadapi membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal , diluar itu peran Tentara Nasional Indonesia terhadap pemerintah daerah sangat besar mencakup menjaga kesejahteraan masyarakat daerah dalam hal pendidikan, kesehatan dan keamanan daerah, akan tetapi dalam implementasinya penulis menemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh Tentara Nasional Indonesia dalam membantu tugas pemerintahan daerah diantaranya kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memanfaatkan bantuan dari Tentara Nasional Indonesia, minimnya peralatan atau alat utama sistim senjata/alutsista yang dimanfaatkan, serta khusus dalam hal menangani bencana alam, terdapat ketidak sinkronan antara Undang-Undang dan realita di lapangan
English Abstract
In this research of thesis the writer discusses about implementation of Article 7 Subsection 2 Letter B Digit 9 OF Act 34 Year 2004 About Military of Indonsia in duty execute at Miitary District Commando, this thesis has research around Malang City. Based on this thesis, the writer aims to identify, describe and analyze implementation of article 7 subsection 2 letter b digit 9 of Act 34 year 2004 about military of Indonesia in duty execute how the military of Indonesia give their ability to help the local government same as Act instruction and military of Indonesia obstacles during task implementation and supporting local government task. To get know the military obsctacles while helping local government task, the writer has research with using empirical juridical sociological juridical approach. The writer has research at military district commando 0833 Malang city with primer data who the writer get any information with interview method to military district commando’s member who mixed up with this thesis theme. Meanwhile, to get secondary data, the writer get from any document that related with this thesis from military document and books. Based on this research about implementation of Article 7 Subsection 2 Letter B Digit 9 OF Act 34 Year 2004 About Military of Indonsia in duty execute, we don’t realize that the local government needs military of Indonesia support to finish any task problem, there are to handled disaster, infrastructure rehabilitation, and to handled strike and massive demonstration. Therefor, the military of Indonesia support to local government included to keep civilian prosperity, education, healthy, and safety, but in reality the writer found any problem and obstacles which the military of Indonesia during supported local government, there are less local government attention to use military support, need more military tools, and especially to disaster handled, there is no compatible between Act and reality/Implementation
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/247/ 051508902 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 08 Jan 2016 13:45 |
| Last Modified: | 08 Dec 2021 01:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112274 |
Preview |
Text
115010107111060_BAB 2.pdf Download (684kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111060_BAB 5.pdf Download (192kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111060_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (104kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111060_BAB 3.pdf Download (277kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111060_BAB 4.pdf Download (591kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111060_BAB 1.pdf Download (682kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |