Mustaqim, MochBayu (2015) Kajian Yuridis Pasal 9 Ayat (4) Huruf B Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat kajian yuridis Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap Pasal 34 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Terdapat konflik norma antara kedua peraturan tersebut. Rumusan masalah berdasarkan hal tersebut di atas adalah apakah Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib LAPAS dan RUTAN bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) huruf a junto Pasal 34 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan Bahan hukum primer dan sekunder adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan. Sedangkan Bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan menggunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lainlain. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penafsiran gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh hasil bahwa terdapat hal yang menjadi alasan pertentangan tersebut yaitu yang pertama Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib LAPAS dan RUTAN mengatur syarat dan tata cara lain diluar dari ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan syarat penerimaan hak remisi. Kedua, Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib LAPAS dan RUTAN menyebabkan Pasal 34 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dapat diterapkan. Ketiga, Penerapan Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib LAPAS dan RUTAN menimbulkan kemungkinan hilangnya hak remisi. Penggunaan peraturan yang tegas dan berkeadilan dalam pemberian hak remisi harus tercermin dalam peraturan terkait syarat dan tata cara pemberiannya. Saran yang ada dalam skripsi ini yaitu mengkonsistenkan pengaturan mengenai pemberian hak remisi, dan mengganti pengaturan sanksi disiplin tingkat berat terkait pengaturan remisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib LAPAS dan RUTAN.
English Abstract
In this thesis the author raised the juridical review Article 9 paragraph (4) letter b Regulation of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number 6 Year 2013 About Conduct Correctional and Custody Homes country against Article 34 paragraph (3) a Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 Year 2012 about the second amendment Over Government Regulation Number 32 Year 1999 regarding the terms and procedures for the implementation of the rights of the citizens in our Prisons. There is a conflict between the norms of the regulation. Problem formulation based on the things above is whether Article 9 paragraph (4) letter b regulation of the Minister of Law and Human Rights about The Code of Conduct and LAPAS RUTAN contradicts Article 34 paragraph (2) letter a junto of Article 34 Paragraph (3) letter a Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 Year 2012 about the Second Amendment Over Government Regulation Number 32 Year 1999 regarding the terms and procedures for the implementation of the rights of the citizens in our Prisons? The research is normative juridical research with the approach of legislation. Legal materials used is the primary law, the secondary law, and tertiary legal material. A technique used to get the law primary and secondary is by way of performing the study of literature. While the material collected tertiary law based on the topic of the problems using a dictionary of law, a dictionary large Indonesian language and others. Legal materials processing was done using the interpretation of grammatical. Based on the results of research using a method of above, the author of get the result that there are things that is the reason the contention is the first, Article 9 paragraph (4) letter b The Minister of Law and Human Rights about disciplina of RUTAN and LAPAS requirements and procedures governing other out of the provisions of the government of the republic of indonesia number 99 Year 2012 associated with the requirements the right of remission. The second, Article 9 paragraph (4) letter b The Minister of Law and Human Rights about disciplina RUTAN and LAPAS cause article 34 paragraph 3 of the letter a government regulation of the Republic of Indonesia Number 99 Year 2012 about changes in both on Government Regulation Number 32 Year 1999 on the terms and procedures for the rights of citizens under the jurisdiction correctional cannot be applied. The third, the application of article 9 paragraph 4) letter b the minister of law and human rights about good governance rutan and LAPAS probable cause the loss of the right of remission. The use of regulation that is emphatic and purpose of creating equitable national in the granting of a remission right must be reflected in the regulations connected with the conditions and the procedures for attaching to its grant. Advice which exists in a thesis is mengkonsistenkan arrangement on the granting of a remission right, and replace setting the level of sanction discipline heavy arrangement related remission in the regulation of the minister of justice and human rights about disciplina LAPAS and RUTAN.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/242/ 051508897 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 08 Jan 2016 14:03 |
| Last Modified: | 08 Jan 2016 14:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112269 |
Actions (login required)
 |
View Item |