Assery, Samia Alwi (2015) Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Melebihi Batas Waktu Pendaftaran (Studi Di Kantor Bpn Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pelaksanaan Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Melebihi Batas Waktu Pendaftaran (Studi di Kantor BPN Kabupaten Malang). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh masih adanya PPAT yang terlambat mendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang nantinya akan diproses menjadi Sertipikat Hak Tanggungan khususnya di Kantor BPN Kabupaten Malang. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan telah dipersyaratkan “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak tanggungan, PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak tanggungan beserta warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.” Proses pendaftaran tersebut adalah penting karena merupakan syarat lahirnya hak tanggungan. Tentu keterlambatan tersebut akan berpengaruh terhadap pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kreditur karena dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan maka lahir pula hak-hak kreditur sebagai kreditur preferen. Maka, BPN juga harus berupaya untuk menanggulangi pelanggaran terhadap pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan Berdasarkan latar belakang diatas, skripsi ini mengangkat permasalahan: (1) Bagaimana pelaksanaan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang melebihi batas waktu di kantor BPN Kabupaten Malang? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang untuk menanggulangi pelanggaran terhadap pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan? Kemudian penulisan skripsi ini, menggunakan metode yuridis empiris artinya penelitian secara langsung turun ke lapangan untuk mengetahui penerapan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan serta pelaksanaan dan upaya untuk menangani keterlambatan pendaftaran Hak Tanggungan tersebut. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum, yakni berdasarkan ketentuan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi terkait tingkat kepatuhan PPAT terhadap pelaksanaan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor BPN Kabupaten Malang dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh meliputi segala fakta dan realita dalam praktek pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan yang melebihi batas waktu pendaftaran yang dihubungkan dengan ketentuan 10 perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan yang melebihi batas waktu pendaftaran di Kantor BPN Kabupaten Malang tetap dapat diterima dan diproses oleh Kantor BPN tetapi dengan persyaratan PPAT melampirkan surat pernyataan keterlambatan disertai alasan keterlambatan pada saat mendaftar. Keterlambatan pendaftaran mengakibatkan tertundanya Hak Tanggungan tersebut lahir, namun tidak mempengaruhi keabsahan APHT yang didaftarkan. Konsekuensi akan lewatnya batas waktu mendaftarkan APHT, menimbulkan sanksi administratif terhadap PPAT dan juga kerugian kepada kreditur sebab pendaftaran hak tanggungan menjadi penentu lahirnya Hak Tanggungan. Upaya yang dilakukan BPN untuk menanggulangi pelanggaran terhadap pasal 13 ayat (2) UUHT adalah BPN menerapkan sanksi administratif kepada PPAT yang melanggar serta BPN juga mengadakan pembinaan secara berkala kepada PPAT yang daerah kerjanya di Kabupaten Malang.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of the Implementation Deed Granting Mortgage That Exceed Deadlines (Studies in the Land Office Malang). Options theme background by the persistence of the late PPAT register Deed Granting the Mortgage Certificates will be processed into a security interest in particular in the Land Office Malang. In Act Mortgage has required "No later than 7 (seven) working days after the signing of the deed granting security rights, PPAT shall send Deed Granting security rights along with other necessary warkah the Land Office." The registration process is important because it is a requirement the birth of mortgage. Of the delay will affect the parties concerned particularly with the publication of the creditor because the encumbrance certificate of birth is also the rights of creditors as the preferent creditor creditors who have preferred position against other creditors. Based on the above, this paper raises the issue: (1) How the implementation of the Act provides that the right mortgage that exceeds the time limit at the District Land Office poor? (2) How is the effort made by the Office of the National Land Agency Malang to address violations of article 13 paragraph 2 of Law No. 4 of 1996 on Mortgage? Then the writing of this, using empirical juridical means to study directly down to the field to find the application of Article 13 paragraph (2) of Law No. 4 of 1996 on Mortgage as well as implementation and efforts to deal with delays in registration of the Mortgage. Methods of approach in this research is a sociological juridical approach that examines the problem by examining the terms of jurisprudence, which is based on the laws and regulations associated with the law theory and see the reality that occur related to the level of compliance PPAT implementation of article 13 paragraph (2) of the Act Mortgage Right. This study took place in the District Land Office of Malang by using primary data, secondary, and tertiary obtained by the author through interviews, observation, and documentation will be analyzed using qualitative descriptive method, the researchers describe data obtained include all the facts and reality in practice the implementation of registration Encumbrance which exceeds the deadline associated with the statutory provisions in force in order to obtain a final conclusion that will answer the problem in this study. From the results of this study using the above method, the authors obtain answers to existing problems that the implementation of the Security Right registration exceeding the application deadline at the Land Office of Malang Regency can still be received and processed by the Land Office, but with the requirement PPAT delay attach a statement with the reasons of delay at the time of registering. 12 Registration delay caused delays Encumbrance the birth, but does not affect the validity of the registered APHT. Consequences will lapse of the deadline to register APHT, causing administrative sanctions against PPAT and also the loss to the lenders because of mortgage registration determines the birth of the Mortgage. BPN efforts made to tackle violations of article 13 paragraph (2) UUHT is BPN apply administrative sanctions for violating the PPAT and BPN also hold regular coaching to PPAT the work area in Malang.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/240/ 051508895 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 31 Dec 2015 15:33 |
| Last Modified: | 08 Dec 2021 01:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112267 |
Preview |
Text
115010101111058_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (147kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111058_BAB 5.pdf Download (270kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111058_BAB 1.pdf Download (341kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111058_BAB 3.pdf Download (203kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111058_BAB 4.pdf Download (625kB) | Preview |
Preview |
Text
115010101111058_BAB 2.pdf Download (664kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |