Wiranata, AriyatamaPutra (2015) Terobosan Hukum (Rule Breaking) Dalam Menciptakan Putusan Yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang masih banyaknya para hakim yang memiliki pandangan legal-postivism, yang hanya memandang hukum sebatas peraturan perundang-undangan, tanpa mau menggali lebih dalam makna dari suatu peraturan tersebut dalam menangani suatu perkara, khususnya dalam perkara korupsi. Masih banyaknya putusan dalam kasus korupsi yang tidak mampu memberikan efek jera bagi para pelaku menjadikan kejahatan korupsi ini tetap terjadi dan terus bertambah jumlah kasusnya setiap tahun. Karena hal tersebut dibutuhkan seorang hakim yang memiliki pandangan progresif yang mampu membuat suatu terobosan dalam putusannya namun tetap berpegang pada peraturan yang ada, di mana tujuan dibuatnya suatu terobosan tersebut adalah untuk membuat jera para pelaku korupsi sehingga nantinya kejahatan korupsi tidak terjadi lagi dan juga hakim mampu menciptakan suatu putusan yang adil. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, skripsi ini mempunyai 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimanakah bentuk terobosan hukum (Rule Breaking) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013?, 2. Apakah terobosan hukum (Rule Breaking) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 sudah mencerminkan rasa keadilan? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan pendekatan Pendekatan Kasus (Case Approach). Penulis membagi sumber hukum dalam penelitian hukum menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini diperoleh penulis melalui teknik penelusuran bahan hukum dengan mengunjungi berbagai tempat yang menyediakan bahan hukum tersebut. Metode penafsiran yang dipilih dan akan digunakan oleh penulis adalah interpretasi teleologis atau sosiologis. Hasil dari penelitian penulis menunjukan bahwa terdapat dua bentuk terobosan hukum (Rule Breaking) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, yakni yang pertama, hakim tidak lagi menerapkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tetapi menerapkan pasal 12 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua Hakim juga menerapkan pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kedua bentuk terobosan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 tersebut mampu menciptakan suatu putusan yang tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang berkeadilan.
English Abstract
In this paper the writer raised the issue that there are still many judges who have legally-postivism view, which only looked at the extent of the law legislation, without going to dig the deeper meaning of a regulation in handling a case, especially in corruption cases. Still a lot of judgment in a corruption case that is not able to provide a deterrent effect for the perpetrators of crimes and this makes the crime of corruption persists and continues to grow the number of cases each year. For that matter, it needs a judge who has a progressive outlook that is able to make a rule breaking in its decision, but stick to the existing regulations, which made a rule breaking goal is to deter the perpetrators of corruption so that later the crime of corruption will not happen again and also judges are capable to create a fair decision. Based on the problems mentioned above, this thesis has two formulation of the problem, namely: 1. What kind of Rule Breaking in the Supreme Court Decision No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 ?, 2. Is a legal Rule Breaking in the Supreme Court Decision No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 already reflects the sense of justice? The type of research used in this research is normative. The approach used by the writer is Case Approach. The writer divides the source of law in legal research into three, namely: primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. This study obtained by the writer through search techniques of legal materials by visiting various places that provide the legal material. The selected method of interpretation and to be used by the writer is the teleological interpretation or sociological. The results of this research reveals that there are two forms of legal Rule Breaking in the Supreme Court Decision No. 1616 K / Pid.Sus / 2013, the first is, the judge is no longer to apply Article 11 of Law No. 20 of 2001 concerning Amendment of the law RI No. 31 of 1999 but to apply article 12 a of Law Number 20 Year 2001 on the Amendment of the Law RI No. 31 of 1999. The second judge also apply the Article 18 of Law 31 of 1999 jo 20 of 2001 on Corruption Eradication about additional form of punishment for compensation an amount equal to the property obtained from corruption. Both forms of rule breaking contained in Supreme Court Decision No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 which is able to create an award that not only provide a deterrent for the perpetrators of corruption, but it also can be regarded as an equitable decision.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/234/ 051508889 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 06 Jan 2016 14:27 |
| Last Modified: | 23 Mar 2022 01:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112260 |
Preview |
Text
Skripsi 1.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |