Kartika, Yuni (2015) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah (Studi Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melakukan pembuatan akta jual beli tanah di Kabupaten Situbondo. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kewajiban PPAT dalam melakukan pengecekan dan pemeriksaan sertifikat asli tanah di Kantor Pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 97. Dan di Kabupaten Situbondo ada PPAT yang tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan yang dimana seharusnya pengecekan itu wajib sebagai salah satu sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PPAT di Kabupaten Situbondo dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan kesesuaian sertifikat tanah? (2) Apa kendala yang dihadapi PPAT di Kabupaten Situbondo dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan kesesuaian sertifikat tanah? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, maupun perundang-undangan, yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. Untuk menentukan informan digunakan teknik purposive sample. Dalam penelitian hukum ini, sampel yang diambil adalah beberapa PPAT di Kabupaten Situbondo, Kepala Sub Seksi Pendaftran Hak, dan Kepala Sub Seksi Peralihan Hak dan PPAT. Teknik analisi data yang digunakan adalah analisi data kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa PPAT tetap melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pengecekan dan pemeriksaan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 97 tetapi karena tuntutan pembeli dan penjual yang ingin proses cepat dalam pembuatan akta dan melihat dari BPN memiliki waktu yang lama dalam melakukan proses pengecekan dan pemeriksaan maka PPAT di Kabupaten Situbondo membuat Surat Pengantar yang disertai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar BPN segera melakukan pengecekan atas sertifikat tersebut. Meskipun surat pengantar itu tidak ada dalam aturan dan bukan syarat dari dilakukannya pemeriksaan dan pengecekan. Tetapi mengenai surat pengantar itu tetap jika terjadi masalah maka yang bertanggung jawab adalah PPAT bukan BPN. Dan kendala yang dihadapi PPAT dalam vi melaksanakan tanggung jawab pengecekan dan pemeriksaan kesesuaian sertifikat tanah adalah administrasi BPN terkait pembendelan buku tanah sehingga kurang efisien dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan, karena adanya bencana alam banjir yang dulu pernah terjadi di Kabupaten Situbondo yang menyebabkan rusaknya buku tanah, adanya blokir buku tanah dari pengadilan yang keluar sesudah dilakukannya pengecekan oleh PPAT. Dari kendala di atas BPN juha berupaya memberikan proses administrasi yang cepat sehingga tidak merugikan PPAT dan para pihak pembeli dan penjual yang akan membuat akta tanah dan BPN berupaya juga memberikan surat teguran.
English Abstract
In this paper, the authors raised the issue of the responsibility of the Land Deed Officer (PPAT) in doing a deed of sale and purchase of land in Situbondo. The theme choice was motivated by the obligation PPAT in checking and inspection of the original certificate of land in the Land Office in accordance with the Regulation of the State Minister of Agrarian / Head of National Land Agency No. 3 of 1997 on the implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration Article 97. And in Situbondo there PPAT who do not perform checks and inspections that should have been checking it mandatory as a source of data for maintenance of land registration data. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How is the implementation of the responsibilities of PPAT in Situbondo in conducting examinations and checks the conformity certificate of the soil? (2) What are the obstacles encountered PPAT in Situbondo in conducting examinations and checks the conformity certificate of the soil? Then the writing of this paper uses the method of juridical empirical sociological juridical approach. The data of the study include primary data and secondary data, primary data obtained directly through interviews and secondary data obtained from the literature books, as well as legislation, which is associated with the writing of this law. To determine the informant used purposive sampling technique. In this legal research, the sample taken is some PPAT in Situbondo, Head of Sub Section registration of Rights, and the Sub-Section Head of Transfer of Rights and PPAT. Data analysis technique used is the analysis of qualitative data. From the results of research by the above method, the authors obtain answers to existing problems that PPAT continue to perform its obligations, namely to check and inspection in accordance with the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 on the Implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 on Registration soil article 97 but because of the demands of the buyers and sellers who want a quick process in deed and notice of BPN have a long time in the process of checking and inspection of the PPAT in Situbondo made Letter accompanied by a photocopy of Identity Card and Family Card so that BPN soon to check on the certificate. Although the cover letter that does not exist in the rule and not the requirement of performing audits and checks. But the covering letter was fixed in case of a problem then is responsible is PPAT not BPN. And the constraints faced PPAT in carrying out the responsibility of checking and inspection of the suitability of the land certificate is the administration of BPN related pembendelan land book so it is less efficient in performing inspections and checks, because of the flood disasters that had ever occurred in Situbondo which causes damage to the land book, the Blocking the land book that came out of the court after viii checking done by PPAT. From the above constraints BPN Juha seeks to provide speedy administrative process that does not undermine PPAT and the buyer and seller that will make the land deed and BPN also seeks to provide a letter of reprimand.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/232/ 051508887 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 12 Jan 2016 14:13 |
| Last Modified: | 27 Apr 2022 03:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112258 |
Preview |
Text
YUNI+KARTIKA+SKRIPSI_(1).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |