Kusuma, Yohan Wijaya (2015) Implementasi Pasal 173 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum ( Stu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang perizinan penyelenggaraan angkuatn orang tidak dalam trayek di Kota Malang dengan mengungkapnya dari sisi implementasi pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam kasusu ini mencoba melihat banyaknya pengusaha angkutan yang menggunakan mobil pribadi untuk di jadikan angkutan umum (travel) tetapi tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, skripsi ini mengangkat masalah: (1) Bagaimana Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terkait izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum? (2) Apa Hambatan dan upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum? Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode hukum empiris, berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan bagaimana peranan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dilakukan oleh pemilik mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum. Data-data yang di dapat kemudian diolah dengan tujuan menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, dan membuang yang tidak perlu. Teknik yang akan digunakan adalah deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari pengamatan dilapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan dinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dilakukan dengan metode pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, bahwa pengusaha angkutan orang tidak dalam trayek (travel) mengetahui adanya peraturan tentang syarat mendirikan usaha angkutan dan tidak mengindahkan atau acuh dengan aturan tersebut, serta keengganan bagi pengusaha angkutan orang tidak dalam trayek adalah terletak pada alasan administratif.
English Abstract
In this paper the authors raised issues concerning the implementation of the transport permit is not in the stretch in Malang to disclose terms of the implementation of Article 173 paragraph (1) letter b of Law Number 22 of 2009 on traffic and road transport. In this case try to see the number of transport entrepreneurs who use private cars to be made in public transport (travel) but does not have an operating license for the transport of people not in the stretch. Based on the things that have been mentioned above, this paper raised the issue: (1) How the Implementation of Article 173 paragraph (1) letter b of Law No. 22 of 2009 related operating license for the transport of people not in the trajectory of the conversion of private cars into public transport? (2) What barriers and efforts of the Department of Transportation Malang in the granting of an operating license for the transport of people not in the trajectory of the conversion of private cars into public transport? In this paper the authors use the method of empirical law, meaning that in resolving the issues to be discussed, based on the legislation in force, by linking the fact that have occurred in society. In this case I do research through the regulations and legal materials related to research problems and how the role carried out by the Department of Transportation to breach the implementation of an operating license for the transport of people not in the trajectory undertaken by private car owners who used public transportation. The data can then be processed with the aim of classifying, directing, sharpen, and discard unnecessary. Techniques to be used is descriptive analysis that examined problem-solving procedures by analyzing and then exposing or describe on data obtained from field observations and literature then analyzed and interpreted by giving a conclusion. From the research results to the above method, the authors get answers to existing problems that the implementation of Article 173 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009 carried out by the method of supervision of the implementation of the transport of people not in the stretch, that employers do not transport people in the trajectory (travel ) aware of any regulations concerning the terms establish a transport business and do not heed or indifferent to these rules, as well as reluctance to employers not transport people in the stretch is located in the administrative reasons.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/227/ 051508882 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 14 Jan 2016 11:02 |
| Last Modified: | 27 Apr 2022 03:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112252 |
Preview |
Text
105010104111019_BAB 4.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
105010104111019_BAB 2.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
105010104111019_BAB 3.pdf Download (297kB) | Preview |
Preview |
Text
105010104111019_BAB 5.pdf Download (443kB) | Preview |
Preview |
Text
105010104111019_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (306kB) | Preview |
Preview |
Text
105010104111019_BAB 1.pdf Download (600kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |