Veranda, IvonRista (2015) Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini membahas mengenai Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilatarbelakangi karena kasus korupsi di Indonesia sering terjadi dan banyak dilakukan dalam lingkup kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik. Korupsi merupakan extra ordinary crime yang berdampak sangat luas dan mengancam perekonomian bangsa. Pelaku tindak pidana korupsi sudah selayaknya diberi sanksi yang berat berupa pidana mati atau pidana penjara dan ditambah dengan pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai sanksi untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya dalam menduduki suatu jabatan. Penjatuhan pidana tambahan telah diatur di dalam pasal 10 KUHP, Pasal 35 KUHP, dan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu urgensi pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan implikasi yuridis terhadap adanya pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi sistematis/logis. Berdasarkan hasil penelitian, di dapat bahwa Tindak pidana jabatan merupakan sebuah kejahatan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan negara. Pejabat mempunyai peran yang strategis untuk melakukan korupsi lewat wewenang yang melekat pada jabatan itu. Diperlukan strategi dan teknik tertentu untuk memberantas perilaku korup pejabat, yakni tindakan represif yang diantaranya adalah pemberian hukuman yang berat, koruptor dimiskinkan dan pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan.
English Abstract
This research discusses of the Urgency of Public Position Occupy Right Withdrawal for Corruption Criminal Actor. This is because the corruption case in Indonesia are frequent and many carried out within the scope of the authority held by public official. Corruption is an extraordinary crime which has a vast influence and threatening the national economy.The criminals should be punished by death penalty or imprisonment and added by additional punishment. The overthrow of an additional punishment disenfranchisement by occupying public office of the criminal coruption to give deterrent effect for as not repeat his actions.The overthrow of additional criminal has been regulated in article 10 of the Criminal Code, section 35 of Criminal Code, and section 18 verse (1) law number 31 year 1999 about pemberantasan tindak pidana korupsi(The Eradication of Corruption Crime). The principal problems which are going to be analyzed the urgency of repeal right to public occupation withdrawal for the corruption criminal in Indonesia and juridicial implications of the disenfranchisement occupy public office punishment for the perpetrators of criminal corrupotion in Indonesia. The research model is juridical normative research, using statute approach. The type and source of the law stands from primary law, secondary law material, and tertiary law material. The data collection method is done by the study of law and literature study. The analytical technique is done through systematic/ logic interpretation. Based on the research result, Malfeasance is a crime which is close to country finance. The officials have strategic role to corrupt through their authority. The strategy and technique are needed to extirpate official’s corruption act, from repressive act such as hard punishment, the corruptors are destituted and giving them additional hard punishment by withdrawing them from their occupation. The withdrawal of certain occupation is only for criminals which are distinct, given by the law that the criminal is threated by additional punishment. The length of the certain rights is a life sentence. And behind bars punishment is 2 years for minimum and 5 years for maximum, loner than the basic punishment. Certain right withdrawal is only for distinct punishment ruled by the law that the criminal is threated by additional punishment.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/224/ 051508879 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 11 Jan 2016 10:34 |
| Last Modified: | 11 Jan 2016 10:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112249 |
Actions (login required)
 |
View Item |