Martin, Brian (2015) Dasar Pertimbangan Jaksa Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dasar Pertimbangan Jaksa Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara penjualan lahan milik PT. Garam (pesero) yang dijual dengan harga Rp. 19 miliyar, sedangkan harga di NJOP PBB sebesar Rp. 54 miliyar sehingga dianggap menimbulkan kerugian Negara, selain itu dalam kasus Toll Gate Bandara Internasional Juanda Surabaya yang dianggap merugikan Negara kasusnya tidak dilanjutkan ke pengadilan dan tiba-tiba dikeluarkan SP3. Dalam kedua kasus tersebut pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berpendapat kasus tidak dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah dasar pertimbangan jaksa dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan perkara (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi ? (2) Apakah hambatan jaksa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi ? Kemudian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskripsi analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum dari hukum tindak pidana korupsi,data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, kepustakaan, duokumentasi dan pendapat ahli hukum pidana korupsi yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Surat Penghentian Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No.518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung No.132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Dalam menerbitkan SP3. Adapun dasar pertimbangan Jaksa penuntut umum menerbitkan SP3 dalam perkara tindak pidana korupsi adalah (1) barang bukti tidak lengkap, (2) peristiwa yang disangkakan dalam penyidikan bukan tindak pidana, (3) pelaku yang disangkakan tindak pidana meninggal dunia, dan (4) diskresi mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, atas dasar kebijakan yang dibuat oleh penyidik. Sedangkan hambatan jaksa penuntut umum menerbitkan SP3 dalam perkara tindak pidana korupsi adalah (1) adanya asas opurtinitas yang tidak dirumuskan secara explicit yang menimbulkan keraguan dalam penggunaan asas opurtinitas,(2) kurangnya sumber daya manusia, 11 dan (3) adanya perbedaan penafsiran penyidik kejaksaan apakah perkara tersebut masuk dalam kategori perkara korupsi atau perkara tindak pidana lain.
English Abstract
In this study, the author raised the issue of Basic Consideration Attorney Issuing Warrant Termination of Investigation (SP3) In Case of Corruption (Case Study in East Java High Court). The theme selection triggered by the East Java High Court issued a Warrant Termination of Investigation (SP3) in the case of the sale of land owned by PT. Garam (pesero) sold for 19 billion Rupiah, while the NJOP PBB‘s price at 54 billion Rupiah. It is considered to cause losses of State, in other hand in the case of Toll Gate Juanda International Airport, Surabaya is considered have detrimental to state. The case did not proceed to court and suddenly released SP3. In both cases the East Java High Court argued that the case did not proceed. Based on the above, this study raised two problems of study: (1) what are the basic considerations of the prosecutor in publishing a warrant termination of investigation cases (SP3) in a case of corruption? (2) What are the barriers prosecutor published the warrant termination of investigation (SP3) in a case of corruption? Then, this study using empirical juridical approach by legislation (statute approach) and approach to the case (case approach). The primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author. Will be analyzed using analytical description. Analytical description of is a method of analysis of legal materials by conducting to determine the content or meaning of the rule of law from the legal corruption. Primary data and secondary data was taken from interviews, literature, documentation and opinions of corruption law expert, which is used as a reference in solving the legal problems that become the object of study. From the results of study using the above method, the author obtained answers to existing problems that the Letter of Termination of Investigation (SP3) is a notification letter from the public prosecutor that the case terminated its investigation using the form specified in the Attorney Generals Decision No.518 / A / JA / 11/2001 November 1, 2001 on the Amendment of the Attorney General 132 / JA / 11/1994 about Administration of Criminal Cases. In publishing SP3. Basic consideration of public prosecutor in publishing SP3 in a corruption case (1) the evidence is incomplete, (2) the events alleged is not a criminal offense in the investigation, (3) alleged perpetrator dies and (4) the discretion rule out the case for public interest, on the basis policies made by the investigator. Meanwhile, prosecutors barriers in publishing SP3 cases of corruption (1) the opportunity principle is not defined explicitly that occurred of dubious in used of the principle‘s opportunity, (2) lack of human resources, and (3) the difference in interpretation of interrogators prosecutor, in the category related by the case of corruption or other criminal cases.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/218/ 051508873 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Jan 2016 10:48 |
| Last Modified: | 07 Dec 2021 02:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112242 |
Preview |
Text
115010100111127_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (176kB) | Preview |
Preview |
Text
115010100111127_BAB 4.pdf Download (320kB) | Preview |
Preview |
Text
115010100111127_BAB 1.pdf Download (186kB) | Preview |
Preview |
Text
115010100111127_BAB 2.pdf Download (408kB) | Preview |
Preview |
Text
115010100111127_BAB 3.pdf Download (140kB) | Preview |
Preview |
Text
115010100111127_BAB 5.pdf Download (88kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |