Implementasi Pasal 59 Huruf H Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/Pmk.01/2014 Terkait Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Partika, Unggul (2015) Implementasi Pasal 59 Huruf H Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/Pmk.01/2014 Terkait Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh ditemukannya banyak kendala yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam melakukan pemblokiran rekening penanggung pajak. Hal ini menjadikan hambatan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga perlu penelitian mengenai pemblokiran rekening penanggung pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, agar dapat mencapai tujuan yaitu ketertiban membayar pajak demi kesejahteraan bersama. Rumusan masalah yang digunakan oleh penulis yaitu (1) Bagaimana implementasi Pasal 59 Huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 terkait pemblokiran rekening penanggung pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara? (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam implementasi Pasal 59 Huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 terkait pemblokiran rekening penanggung pajak? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dan pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Metodeanalisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh hasil bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sudah melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan Pemblokiran rekening penanggung pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa kendala yang menjadikan hambatan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kendala yang dihadapi yaitu terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal, terdiri dari: (1) Fiskus yang kurang cepat. (2) Surat paksa yang hilang. Kendala eksternal, terdiri dari (1) Wajib Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. (2) Undang-Undang yang sudah menetapkan prosedur sedemikian rupa. (3) Bank membutuhkan waktu untuk memblokir rekening penanggung pajak. Upaya yang dilakukan (1) Fiskus lebih cepat melaksanakan pemblokiran. (2) Membuat lagi surat paksa pengganti atau surat paksa baru. (3) Sosialisasi atau tulisan di tempat publik tentang pentingnya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). (4) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara harus melaksanakan xiv tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. (5) Melakukan kerja sama yang baik dengan pihak bank yang bersangkutan. Saran penulis (1) Pemerintah harus lebih tegas menindak Wajib Pajak yang tidak membayar tunggakan pajaknya sesuai batas waktu pembayaran melalui peraturan yang jelas. Agar tidak dilakukan pemblokiran rekening kepada Wajib Pajak dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi Wajib Pajak itu sendiri. (2) Untuk pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, agar fiskus bisa meningkatkan kinerja supaya tidak kalah cepat dengan penanggung pajak dalam pelaksanaan pemblokiran rekening. (3) Penting bagi masyarakat untuk sadar hukum dan mau membayar pajak tepat waktu sehingga tidak ada pelaksanaan pemblokiran bagi penanggung pajak.

English Abstract

The title selection motivated by the discovery of many constraints experienced by the Pratama Taxation Office North Malang doing blocking tax insurer accounts. This makes the barrier for the Pratama Taxation Office North Malang in their duties. So it should be research on blocking the insurer tax accounts performed by the Pratama Taxation Office North Malang, in order to achieve the goal of order to pay taxes to the common good. Problem formulation used by the authors, namely (1) How is the implementation of Article 59 Letter h The Ministry of Finance Number 206/PMK.01/2014 on account of the person blocking the tax in the Pratama Taxation Office North Malang? (2) What are the constraints faced and the efforts made by the Pratama Taxation Office North Malang in the implementation of Article 59 Letter h The Ministry of Finance Number 206/PMK.01/2014 on account blocking tax insurer? The method used is Empirical Juridical and research approach used is the juridical sociological. Source of data used primary data and secondary data, primary data obtained through interviews and observations, while secondary data through library research. Metodeanalisis data used is descriptive analysis and then analyzed descriptively qualitative. From the research results with these methods, the authors obtain the result that the Pratama Taxation Office North Malang has been performing its duties in the blocking of accounts of the person carrying out properly in accordance with tax legislation. But there are several obstacles that make obstacles for the Pratama Taxation Office North Malang. Constraints faced and consists of internal constraints and external constraints. Internal constraints, consisting of: (1) The tax xv authorities are less rapid. (2) The letter forced the missing. External constraints, consisting of (1) Taxpayers who do not report annual tax return. (2) of the Constitution which has established such procedures. (3) Bank takes to block the account of the person in taxes. Efforts are being made (1) The tax authorities more quickly execute blocking. (2) Make a forced letter again forced replacement or a new letter. (3) socialization or writing in public about the importance of reporting Letter of Notification. (4) Pratama Taxation Office North Malang must carry out their duties in accordance with the existing procedures in the legislation. (5) Doing good cooperation with the bank concerned. Suggestions author (1) The Government should be more assertive action against taxpayer who does not pay his tax arrears payment deadline in accordance with clear rules. In order not to blocking the account to the taxpayer and cause inconvenience to the taxpayer itself. (2) To the Pratama Taxation Office North Malang, so that the authorities could improve the performance so as not losequickly with the insurer parties in the implementation of blocking accounts. (3) It is important for people to be aware of the law and not pay taxes on time so that there is no blocking of the implementation of the tax for the insurer.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2015/214/ 051508869
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 05 Jan 2016 15:27
Last Modified: 05 Jan 2016 15:27
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112238
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item