Hapsari, Gita Ayu (2015) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Balikpapan Dalam Penindakan Tindak Pidana Pencurian Pohon Gaharu Di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang tindakan yang dilakukan oleh Satuan Pengaman Hutan Lindung Sungai Wain dalam penindakan tindak pidana pencurian pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain serta alasan tidak dilibatkannya PPNS dalam penindakan kasus Pencurian pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain. Tindak pidana pencurian pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung adalah perbuatan yang dilarang. Pohon gaharu merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dilindungi akibat banyaknya pemotongan ilegal selama bertahun-tahun. Dalam penindakan kasus pencurian pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung, PPNS merupakan salah satu pihak yang terlibat berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan juga ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain. Berdasarkan data kasus pencurian pohon gaharu tahun 2010-2014, PPNS tidak dilibatkan dalam penindakan kasus tersebut serta terdapat beberapa kasus diantaranya pelaku dibebaskan. Satuan Pengaman lebih banyak terlibat dalam penindakan Kasus Pencurian pohon gaharu bersama dengan penyidik polisi tanpa melibatkan PPNS dalam prosesnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) apa saja tindakan yang dilakukan Satuan Pengamanan Hutan Lindung Sungai Wain dalam penindakan tindak pidana pencurian pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain? (2) Mengapa PPNS tidak dilibatkan dalam penindakan tindak pidana pencurian pohon gaharu di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain? Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian yang kemudian dteliti sebagai satu kesatuan utuh. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam penindakan tindak pidana pencurian pohon gaharu yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain oleh Satuan Pengaman adalah: melakukan penangkapan, mengumpulkan barang bukti, menjadi saksi di pengadilan. Terkait alasan tidak dilibatkannya PPNS dalam penindakan pencurian gaharu, salah satunya adalah untuk mempersingkat waktu dalam proses penyidikan kasus pencurian pohon gaharu. Dengan tidak dilibatkannya PPNS dalam penindakan kasus pencurian pohon gaharu, hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan juga Perda Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain. Keberadaan PPNS dalam penanganan tindak pidana kehutanan dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain sangat penting dengan tetap mempertimbangkan tugas dan wewenang Satuan Pengamanan Hutan lebih kearah menjaga keamanan secara fisik hutan yang menjadi wilayah kerjanya saja.
English Abstract
In this thesis, the author raised the issue about the actions that are performed by the Sungai Wine Protection forest guards in the handling of criminal act anti-theft Agarwood Tree in Wine protected forest area handling agarwood tree theft criminal acts in the area of protected forest River wine and reason why Investigator Civil Servant (ICS) are not to be involved in such cases of theft of agarwood tree in a River Wine Protection Forest. Agarwood tree theft action in the Wine Protected Forest Area is a prohibited act. It is because agarwood tree is one of the types of plants that are protected due to the large number of illegal cutting for years. In the handling of cases of the theft of agarwood trees especially in the area of Wine Protection Forest , ICS was one of the parties involved in accordance with the provisions of article 6 of Act No. 8 of 1981 On the Law of Criminal Procedure, and also the provisions of article 23 of regulation of the Balikapan City No. 11 of 2004 On Managing Wine Protection Forest. However, based on the case of the theft of agarwood tree in 2010-2014, most of the case are being handled bu forest guards with police authorities without involving ICS in the proccess. In this thesis, the author raised the issue about the constraints experienced by the ICS in the and how efforts taken to overcome such obstacles: (1) any act committed Guards protected forest River wine in the handling agarwood tree theft criminal acts in the area of protected forest River Wine? (2) what is the reasons ICS was not involved in the criminal act anti-theft handling agarwood tree in a protected forest area of the river of wine? Then the writing of this thesis uses the kinds of empirical research by using the juridical sociological approach. The primary legal materials and secondary, the author will be analyzed using descriptive qualitative analysis technique is a method of analysis to understand the phenomenon of what is experienced by the subjects of holistic research by way of description in the form of narrative and words on a special natural context by utilizing various methods of research are then examined as a whole intact. Of research results, the author answers to existing problems that in handling criminal act anti-theft agarwood tree that occurs in the area of protected forest River wine. Some of the actions taken by the forest guards, one of them is: do the thiefs catch, collecting evidences, being a witness in court. Related reason not to be involved theft handling by ICS, agarwood, one of which is to shorten the time in case of theft investigation process agarwood tree. By ICS, do not be involved in handling cases of theft of agarwood tree, this is contrary to the provisions of Act No. 41 of 1999 On forestry, and also regulation of the Balikapan City No. 11 of 2004 On Managing Wine Protection Forest. By ICS, the existence of a criminal offence in the handling of forestry within the protected forest of the river of wine is very important still the duties and authorities of the forest Guards to maintaining the security of the physical work area into the forest alone.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/212/ 051508867 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 13 Jan 2016 10:13 |
| Last Modified: | 07 Dec 2021 02:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112236 |
Preview |
Text
105010103111001_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (347kB) | Preview |
Preview |
Text
105010103111001_BAB 1.pdf Download (291kB) | Preview |
Preview |
Text
105010103111001_BAB 2.pdf Download (486kB) | Preview |
Preview |
Text
105010103111001_BAB 3.pdf Download (320kB) | Preview |
Preview |
Text
105010103111001_BAB 4.pdf Download (661kB) | Preview |
Preview |
Text
105010103111001_BAB 5.pdf Download (199kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |