Seroja, Aldilla (2015) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan, pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena terdapat banyak kasus maladminitrasi pelayanan pendidikan di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2012-2015, Melihat kasus yang banyak terjadi menunjukkan bahwa pengawasan pelayanan pendidikan di provinsi Jawa Timur belum maksimal, hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat dalam proses pengawasan pelayanan di bidang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan?, (2)Apa faktor-faktor penghambat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan, dan bagaimana solusinya? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan data maladministrasi pelayanan pendidikan yang diperoleh dari hasil pengamatan di Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan studi kepustakaan kemudian dianalisis dan dinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan pengawasan oleh xv Ombudsman Perwakilan sudah terlaksana namun belum maksimal dikarenakan terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan. Faktor kaedah hukum berasal dari pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah membatasi jumlah pegawai yakni 1 Kepala Perwakilan dan paling banyak hanya 5 orang asisten padahal Ombudsman Perwakilan dituntut dapat menjangkau seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Faktor penegak hukum diantaranya jumlah asisten Ombudsman yang kurang memadai, asisten Ombudsman yang tidak segera menanggapi laporan, pimpinan daerah atau kepala daerah yang kurang kooperatif. Faktor fasilitas antara lain tidak ada plat penunjuk lokasi Ombudsman berada, minimnya anggaran penyelesaian laporan Ombudsman Perwakilan dan diberikan tidak tepat waktu. Faktor kesadaran hukum masyarakat diantaranya inisiatif masyarakat untuk melapor rendah, warga sekolah yang kurang terbuka dalam tahap klarifikasi, kurangnya pengetahuan dari intansi-intansi terlapor dalam mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman Perwakilan. Dan faktor budaya hukum yang salah seperti munculnya sikap permissive di masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah membenahi fasilitas atau sarana yang ada, menyelesaikan beberapa kasus dengan model bersamaan dan berurutan untuk efisiensi anggaran, memberikan pemahaman kepada jajaran pemerintah daerah provinsi Jawa Timur, mengadakan sosialisasi melalui seminar, talkshow atau ceramah baik di sekolah mapun di masyarakat, serta melakukan sidak bersama secara on the spot bersama media televisi.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of Implementation function Ombudsman of the Republic of Indonesia representative of East Java Province Of Education Services, The theme choice is motivated by the number of cases of maladminitrasi education services in East Java Province in 2012-2015, seeing many cases indicates that execution of the scrutiny by the Ombudsmans representatives have not been fullest, it influenced the existence of factors. Based on these, this thesis raised the issues: (1) How is Implementation function Ombudsman of the Republic of Indonesia representative of East Java Province East Legislative Implementation Of Education Services? (2) What are obstacle factors Ombudsman of the Republic of Indonesia representative of East Java Province in doing supervision against education services and how is the solution? Afterwards this thesis use research methods Empirical Juridical methods with approach sociological juridical. The primary data source and the secondary data source obtained by author will be analyzed by using analysis techniques qualitative descriptive by process to explain maladministrasi data of Education Services which obtained from observations at Ombudsman of the Republic of Indonesia representative of East Java Province and literature study then will be analyze and interpreted to provide conclusions. Result of this thesis show that Implementation function Ombudsman of the Republic of Indonesia representative have not been fullest it influenced the existence of factors. Legal factor came from article 9 of Government Regulation number 21 year 2011 about Formation, Structure and Work Procedures representative Ombudsman of the Republic of Indonesia in the region limiting the xvii number of personnel 1 head of representative Ombudsman and 5 assistant although representative Ombudsman have to reach all areas of East Java Province, factor of law enforcer are lack numbers of Ombudsman assistant, the Ombudsman assistant did not immediately respond to the report, heads of regions that are less cooperative. Facility factor are locator nameplate of Ombudsman is nothing, lack of completion budget report of Representative Ombudsman and the budget is not given on time, legal awareness factor are community initiatives to report is less, school society is less open in clarification process, lack of information from reported institute to knowing the duties and functions of the Ombudsman Representative. Legal culture factor is permissive attitudes in society. Solution overcome the obstacles factors is fix the existing facilities, finishing cases consecutive to budget efficiency, giving understanding in local government of east java province, organize a socialization through seminars, talk shows or lectures at school or in community, and hold an inspection with television media.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/206/ 051508861 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 07 Jan 2016 09:32 |
| Last Modified: | 07 Jan 2016 09:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112229 |
Actions (login required)
 |
View Item |