Wardhani, NurwidyaKusma (2015) Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya potensi pertambangan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Malang selatan. Melimpahnya potensi pertambangan mineral di Kabupeten Malang, membuat dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perlunya pengawasan dari dinas terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pertanahan Nasional, Bagian Hukum serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang sebagai dinas/badan yang melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1). Bagaimana hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait dengan pengawasan oleh dinas terkait? (2).Bagaimana upaya dinas terkait dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara? Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum primer dan sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana teknik data yang digunakan berasal dari hasil wawancara serta kuisioner yang didapatkan dari responden di lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu tentang hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dimana penelitian ini lebih memfokuskan diri pada pengawasan dinas terkait. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan sebagaimana yang di atur dalam pasal 104-106 Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tidak secara jelas ditunjuk dinas mana yang melakukan pengawasan, tetapi Dinas ESDM Kabupaten Malang sebagai dinas yang mengusulkan pembentukan Perda tersebut maka dinas ESDM Kabupaten Malanglah yang melakukan pengawasan. Peran dinas-dinas terkait lain sebagai dinas yang memberikan rekomendasi sebelum keluarnya ijin usaha pertambangan di Kabupaten Malang. Hambatan yang timbul dari pengawasan tersebut adalah setelah keluarnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa urusan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi saja. Pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Perda Kabupaten Malang terdapat hambatan implementasinya dalam hal pengawasan oleh dinas terkait terdiri atas factor internal dan eksternal yang mempengaruhinya yaitu : Faktor internal pengawasan oleh Dinas ESDM Kabupaten Malang (1). Jumlah pegawai dengan latar belakang teknis tambang dan geologi sedikit, (2). Kabupaten Malang tidak memiliki inspektur tambang, sedangkan faktor eksternal adalah (1). Peraturan turunan dari Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum ada, (2). Kurangnya koordinasi antar dinas/badan/bagian untuk melakukan pengawasan di bidang pertambangan, (3). Masyarakat yang tidak tahu adanya Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas maka perlu adanya kordinasi lebih lanjut antara dinas-dinas terkait sehingga mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM sebagai dinas teknis yang melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan di Kabupaten Malang.
English Abstract
The researcher raised the problem about " Resistance Implementation Of Malang Regional Regulation Number 2 In 2012 About Business Management Of Mineral And Coal Mining. The theme background of this research buildings by the potential mineral mining in the south of Malang District. Many potencial mineral mining in Malang District, make the issuance of the Malang Regulation Number 2 In 2012 About Business Management Of Mineral And Coal Mining. The need for supervision of the relevant office as The Department Of Energy And Mineral Resources, Integrated Permit Handling Services Agency, Regional Development Planning Board, Environment Agency, The Revenue Office, Financial Management And Asset, National Land Agency, The Law as Well as a Unit Of The Police Public Order And Community Protection Of Malang District as the body to supervise and provide input on the implementation of Regulation Number 2 in 2012. Based on this background, this research raised the formulation problem: (1). How about Resistance Implementation Of Malang Regulation Number 2 In 2012 About Business Management Of Mineral And Coal Mining associated with supervision by the relevant offices? (2). How the related department efforts in addressing about Resistance Implementation Of Malang Regulation Number 2 In 2012 About Business Management Of Mineral And Coal Mining ? This research uses the empirical juridical method with the sociological juridical methods approach. Primary and secondary legal data obtained researchers will analyzed by using a technique of qualitative analysis data, where this technique used originates from the interviews and quisioner and obtained from respondents in the study locations as specified which was about Resistance Implementation Of Malang Regulation Number 2 In 2012 About Business Management Of Mineral And Coal Mining and where this study is more focussed on supervision of the relevant office. From the research with the methods above, researchers could obtain a response to the existing resistance that the supervision as operated in article 104-106 of Malang Regulation Number 2 In 2012 About Business Management Of Mineral And Coal Mining not clearly designated which agency conducts supervision, but The Department Of Energy And Mineral Resources of Malang District as the offices who performs supervision. The role of the associated agencies others as the offices that provide recommendations before their business permit the issuance of the mines in Malang District. Arising resistance from supervision was after the release of The Act Of Local Governments that new namely the no.23 year 2014 who said that the affairs in the field of energy and mineral resources are under the authority of the central government and the provincial government of course. Supervision as stipulated in Malang Regulation Number 2 In 2012 having resistance of implemented in terms of supervision by the related department consists of internal and external factor. The internal factors that influence it by The Department Of Energy And Mineral Resources of Malang District (1) .The limited quantities of employees with technical background of mines and geology, (2). The Malang District not having a mine inspector. The external factor (1). Derivative regulation of the Malang Regulation Number 2 In 2012, (2). A lack of coordination between related or body to do inspection in the field of mining, (3). People did not know Malang Regulation Number 2 In 2012 About Business Management Of Mineral And Coal Mining. The effort to overcome the resistance above then coordinates the need of further offices so that the ease between supervision of that furnished with two related in Malang District.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/20/ 051502355 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 25 Mar 2015 10:29 |
| Last Modified: | 25 Mar 2015 10:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112221 |
Actions (login required)
 |
View Item |