Rahmawati, Anisa Pasha (2015) Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di Polres Kabupaten Malang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi karena adanya hal baru dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai diversi dan restorative justice. Pelaksanaan diversi harus berdasarkan pendekatan prinsip restorative justice. Permasalahan dari skripsi ini adalah 1) apa urgensi penerapan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan 2) upaya penyidik menerapkan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Metode Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, kemudian seluruh data yang ada dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deksriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa urgensi penerapan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan adalah menjauhkan anak dari jalur hukum, membentuk suatu rasa keadilan pada kedua belah pihak, melindungi tumbuh kembang dan masa depan anak yang menjadi korban, membentuk rasa tanggung jawab kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, dan melindungi hak-hak anak dan upaya penyidik menerapkan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan adalah Penyidik membedakan penerapan prinsip restorative justice dengan diversi. Menurut penyidik restorative justice bukan merupakan asas dasar diversi seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 UU SPPA. Bagi penyidik restorative justice berdiri sendiri. Restorative justice dilaksanakan apabila diversi gagal dan dalam restorative justice tidak ada SP3 dan BAP, jadi kasus dihentikan dengan dasar adanya pernyataan damai sehingga tidak ada penetapan pengadilan. Penerapan prinsip restorative justice penyidik mengalami beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adanya upaya penyidik menangani faktor internal dan faktor eksternal. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka penyidik lebih banyak mengikuti workshop dan pelatihan mengenai implementasi Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan upaya diversi dengan berlandaskan asas restorative justice.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/191/051505296 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 23 Nov 2015 14:52 |
| Last Modified: | 27 Apr 2022 02:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112211 |
Preview |
Text
bab_1-5_pdf.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
cover_pdf.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
daftar_isi_pdf.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |