Widiastriana, Putri (2015) Akibat Hukum Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Sesuai Dengan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No.04/PDT.G/2010/PN.PCT). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Sesuai Dengan Hukum Positif Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang tidak sesuai dengan ketentuan kesepakatan para pihak yaitu perjanjian kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang tidak boleh ada Kuasa Mutlak yaitu Kuasa Menjual, dilanjutkan Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat di Notaris PPAT Pacitan dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pacitan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN YANG MAHA ESA” dan bila terjadi perselisihan hukum sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Pacitan maka pelaksanaan lelang tersebut melalui Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkraacht van gewijdse ). Jadi bila pelaksanaan lelang tersebut melanggar ketentuan yang sudah disepakati maka pelaksanaan lelang tersebut telah melanggar hukum positif, yaitu : a. Pasal 1233 KUH Perdata b. Pasal 15 ayat ( 1 ) Undang Undang No. 4 Tahun 1996 c. Pasal 224 HIR / 258 Rbg. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan lelang tersebut telah melanggar hukum atas ketentuan yang disepakati para pihak maka pelaksanaan lelang tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus ( Case Approach ). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik penalaran yang bersifat deduktif-induktif. Selain itu juga digunakan pembahasan dengan penafsiran atau interpretasi gramatikal. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : “Bagaimana akibat hukum mengenai pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang tidak sesuai dengan hukum positif indonesia atas dasar Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 pasal 6 yang tidak sesuai dengan hukum positif indonesia?” Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban mengenai pelaksanaan lelang Hak Tanggungan dilakukan atas wanprestasi atau cidera janji berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN YANG MAHA ESA” harus melalui penetapan Ketua Pengadilan dan bila terjadi perselisihan hukum adanya kuasa mutlak yaitu kuasa menjual dalam perjanjian kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dilanjutkan Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat di Notaris PPAT Pacitan dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pacitan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan ( SHT ), bila terjadi perselisihan hukum sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Pacitan maka pelaksanaan lelang tersebut melalui Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkraacht van gewijdse ). Jadi bila pelaksanaan lelang tersebut melanggar ketentuan yang sudah disepakati maka pelaksanaan lelang tersebut telah melanggar hukum positif seperti tersebut diatas dan pelaksanaan lelang tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.
English Abstract
In this thesis, the author raised the problems caused by Legal Execution the execution Rights Auction Dependents Who do not comply with positive law Indonesia. The event theme options will auction Rights implementation by the presence of Dependents who do not comply with the provisions of the agreement of the parties, namely credit, power of Attorney agreement Imposes Rights Dependent that there should be no Absolute Power is the power to sell, continued Granting Dependents that are created in the notary and PPAT Pacitan is listed on the national land Agency Pacitan became Dependent Rights Certificate containing irahirah "FOR THE SAKE OF JUSTICE BASED ON THE ONE TRUE GOD" and if there is a legal dispute already choose domicile law at the District Court to stay the execution of the auction through court rulings which have the force of law remain. So when the auction violated the provisions of the implementation of the already agreed the implementation of auction have been breaking the law is positive, i.e: a. Pasal 1233 KUH Perdata; b. Pasal 15 ayat ( 1 ) Undang Undang No. 4 Tahun 1996; c. Pasal 224 HIR / 258 Rbg. Then the writing of this paper uses the methods of juridical normative approach to statue approach and case approach. The primary legal materials, secondary and tertiary alcohols obtained by the author will be analyzed using a deductive reasoning technique-inductive. It also used a discussion with interpretation or grammatical interpretation. Based on the above, this paper raises issues of formulation: "How legal consequences on the implementation of the auction on the basis of the legislation the rights of a dependent No 4 1996 article 6, in accordance with positive law not indonesia?" Results of the study with the method above, the author obtained the answers regarding the implementation of the rights of any auction conducted on tort or injure the rights Certificates based on promises of Dependents containing irah-irah "FOR THE SAKE OF JUSTICE BASED ON THE ONE TRUE GOD" has to go through Court and Chairman of the assignment when the legal existence of the quarrels of absolute power that a power to sell the credit agreemen, Power Of Attorney Charge Dependent Rights, continued Granting Dependents that are created in the notary and PPAT Pacitan is listed on the national land Agency Pacitan became Dependent Rights Certificate, If there is a legal dispute already choose domicile law at the District Court to stay the execution of the auction through court rulings which have the force of law remain. So when the auction violated the provisions of the implementation of the already agreed the implementation of auction have been breaking the law such positive above and the implementation of the auction could be declared annulled by law.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/19/ 051502354 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 25 Mar 2015 14:47 |
| Last Modified: | 25 Mar 2015 14:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112209 |
Actions (login required)
 |
View Item |