Nanda, Firman Widia and Dr. Rachmad Safa’at,, SH. M.Si. (2015) Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil Dan Menengah(Studi Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil Dan Menengah. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi karena masih banyaknya pengusaha di Kota Kediri yang belum melaksanakan kebijakan upah minimum regional. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri menyatakan masih terdapat 60 % pengusaha yang belum melaksanakan kebijakan upah minimum regional. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Mengapa peran pemerintah Kota Kediri terhadap pelaksanaan upah minimum regional bagi usaha kecil dan menengah belum maksimal ? (2) Bagaimana upaya usaha kecil dan menengah yang tidak mampu melaksanakan kebijakan upah minimum regional ? (3) Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Kediri terhadap usaha kecil dan menengah yang tidak mampu melaksanakan kebijakan upah minimum regional ? Kemudian, dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode analisis data yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta individu, kelompok, atau keadaan yang diperoleh dari hasil wawancara untuk kemudian mengolah kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian tersebut menjadi sebuah kesatuan yang utuh terkait dengan tema penelitian. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan upah minimum regional bagi usaha kecil dan menengah adalah Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri yang selanjutnya disebut Dinsosnaker dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan upah minimum berdasarkan adanya penetapan upah minimum regional yang sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Timur kemudian disosialisasikan keseluruh perusahaan diwilayah Kota Kediri. Upaya selanjutnya yaitu dengan melaksanakan monitoring dan pengawasan secara rutin dengan cara terjun langsung kesetiap perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan kebijakan UMR dapat mengajukan pengangguhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Untuk itu perintah harus lebih tegas dalam penegakan hukum, dan selalu melakukan pembinaan guna tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/185/051505240 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 23 Nov 2015 10:00 |
| Last Modified: | 27 Apr 2022 02:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112204 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
cover_2.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
hal_persetujuan.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |