Kusuma, Roby Widya (2015) Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum (Studi Di Dinas Perhub. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Transportasi Dan Pengangkutan Merupakan Bidang Kegiatan Paling Penting Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Yang Memerlukan Peran Pemerintah Untuk Mewujudkan Jaminan Ketersediaan Jenis Transportasi Ini Untuk Kebutuhan Masyarakat. Kewajiban Tersebut Seperti Yang Telah Tertuang Dalam Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum. Kabupaten Rembang Merupakan Salah Satu Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Luas Wilayah Yang Cukup Luas Dibanding Beberapa Kabupaten Di Jawa Tengah Yang Lain. Ketersediaan Jumlah Angkutan Umum Terutama Angkutan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Rembang Dapat Dikatakan Cukup. Namun, Dalam Kondisi Dan Keadaan Tertentu Memang Tidak Seimbang Dengan Jumlah Penumpang Atau Peminat Angkutan Tersebut. Tidak Meratanya Persebaran Angkutan Perdesaan Yang Ada Di Kabupaten Rembang Juga Menjadi Masalah Bagi Mobilitas Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Yang Tidak Dilewati Angkutan Umum. Berdasarkan Hal Tersebut Diatas, Skripsi Ini Mengangkat Masalah: (1) Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum Di Kabupaten Rembang? (2) Faktor Apa Yang Paling Dominan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturna Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum Di Kabupaten Rembang? Skripsi Ini Termasuk Dalam Penelitian Empiris, Yang Menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Terdiri Dari Data Primer Dan Data Sekunder Menggunakan Teknik Pengumpulan Data Dengan Cara Wawancara, Dokumentasi Dan Observasi.Kemudian Dianalisi Dengan Teknik Deskriptif Analisis, Yaitu Memaparkan Hasil Yang Diperoleh Dilapangan Kemudian Dianalsisis Dan Memberikan Kesimpulan. Dari Hasil Penelitian Diketahui Bahwa, Ruang Lingkup Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersedian Angkutan Umum Di Kabupaten Rembang Antara Lain: Penetapan Jaring Trayek Angkutan Umum, Penyediaan Prasarana Dan Fisilitas Pendukung Angkutan Umum, Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum, Penyediaan Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Umum, Pengawasan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum, Penciptaan Persaingan Sehat Di Industri Angkutan Umum Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Angkutan Umum Telah Dilaksanakan Melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Sesuai Tugas Pokok Dan Fungsinya. Dari Ruang Lingkup Tersebut Semua Dijalankan Penuh Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Kecuali Penyediaan Kendaraan Bermotor Yang Bekerjasama Ddengan Pihak Swasta Penyedian Jasa Angkutan Umum. Hal Tersebut Dapat Dilakukan Karena Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Dalam Hal Ini Pemerintah Daerah Bertindak Sebagai Fasilitator. Sesuai Dengan Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Hukum Antara Lain: Peraturan, Sarana Dan Prasana, Aparat Penegak Hukum, Pelaksanaan Dan Kondisi Masyarakat Tidak Semuanya Berjalan Efektif. Hal Tersebut Dapat Ditemui Pada Tahap Pelaksanaan Dan Kondisi Masyarakat. Dalam Pelaksanaan Ternyata Tidak Semua Armada Yang Beroperasi. Selain Itu Juga Memang Ada Trayek Yang Tidak Dijangkau Oleh Armada Angkutan Umum. Ditinjau Dari Kondisi Masyarakat, Sudah Mulai Banyak Masyarakat Yang Beralih Ke Moda Transportasi Lainnya, Hal Ini Yang Menimbulkan Minimnya Angkutan Umum Yang Beroperasi. Dalam Penelitian Ini Diketahui Bahwa Kedua Faktor Tersebut, Yaitu Pelaksanaan Dan Kondisi Masyarakat Yang Menjadi Faktor Paling Dominan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerinyah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/175/051504356 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 24 Jul 2015 09:57 |
| Last Modified: | 27 Apr 2022 02:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112193 |
Preview |
Text
Skripsi_Roby_Widya_Kusuma_(115010100111113).pdf Download (8MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |