Ibrahim, Muhammad Yodhi (2015) Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Perkawinan. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh adanya suatu ketidakoptimalan dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh PPN, demikian hal tersebut dibuktikan dengan adanya Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA.Sda., yang didalamnya dikatakan bahwa PPN sebagai Termohon III pernah melaksanakan perkawinan sesama kaum jenis antara seorang perempuan dengan perempuan di KUA Krian. Berdasarkan hal tersebut, pada karya tulis ini mengangkat sebuah rumusan masalah yaitu: Bagaimana Optimalisasi Peranan PPN dalam Pelaksanaan Perkawinan? Penulisan dalam karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek penelitian di KUA Krian. Gambaran keadaan terhadap permasalahan yang timbul, ditinjau dan dianalisis secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan hingga memperoleh suatu kesimpulan akhir dan menjawab permasalahan penelitian ini. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa suatu ketidakoptimalan dalam pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan PPN di KUA Krian, hal tersebut dapat dioptimalkan dengan mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi maupun unit kerja lain terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA, yang mana PPN dapat melakukan kerja sama dengan Modin dan Puskesmas. Kerja sama PPN dengan Modin dilakukan cara pengangkatan serta penetapan sebagai Pembantu berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Hal tersebut untuk menanggulangi kendala Struktur dan Kultur, sehingga nantinya dapat membantu dalam urusan perkawinan. Selain itu, tidak berwenangnya melakukan pemeriksaan fisik Calon Pengantin Catin) kerjasama Puskesmas yang berada di masing-masing Desa Kecamatan Krian. Kerjasama berlandasarkan pada Pasal 9 PMA Nomor 39 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, sehingga PPN dapat melakukan/menjalankan persyaratan baru untuk memperkuat data blanko Model-N1. Kerja sama PPN dengan Puskesmas yang berwenang untuk memeriksa fisik Catin, disertakan dengan Surat keterangan bukti pemeriksaan kesehatan fisik, sehingga dapat mengatasi/mencegah untuk kembali terjadinya perkawinan sesama kaum jenis yang dibuktikan dengan adanya Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA.Sda.
English Abstract
In this thesis, the Writer chose to raise up the optimizaton of marriage registrars role in marriage implementation. The reason why the Writer choose the topic above is because there was a Marriage Annulment decision by Religious Court in Sidoarjo Regency Number: 1175/Pdt.G/2014/PA.Sda., which it stated that the Marriage Registrar had ever done a same-sex marriage. It could be an evidence that the marriage registrars role was unoptimal. Therefore, the Writer raised a legal question as follow: How to optimize the role of Marriage Registrar in Marriage Implementation? To answer the legal question above, this thesis uses empirical juridic research method, and uses sosiological juridic as the approach method. To analyze, the Writer used descriptive-qualitative. The result in this thesis by using the methods above, the Writer had found the legal answer to cut off the problem by partnership approach. It means that it is important to build a cooperation among the institutions like stated in the Regulation of Religious Affairs Minister Number 39 concerning the Organization and the Working Procedure of Religious Affairs Office; which allows Religious Affairs Office cooperate with Modin and Community Health Centers. Modin could help the Religious Affairs Office to solve the structures and cultures problems based on article 3 (2) Regulation of Religious Affairs Minister Number 11 Year 2007 concerning Marriage Registration. The community health centers can help the Religious Affairs Office by doing the physical examination of the bride and groom, that the Marriage Registrar is not allowed to do that. It is based on article 9 Regulation of Religious Affairs Minister Number 39 jo. Article 35 (1) Act Number 29 year 2004 concerning medical practice. Therefore, the Religious Affairs office could do the new requirments to strengthen form Model-N1. It could prevent the same-sex marriage.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/174/051504355 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 24 Jul 2015 09:53 |
| Last Modified: | 16 Nov 2021 02:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112192 |
Preview |
Text
1_COVER_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
2_Halaman_Persetujuan,_Pengesahan,_Dafput,_dll.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
3_SKRIPSI.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |