Sadewo, Hafiz Andi (2015) Urgensi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif (Studi Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian skripsi ini, peneliti mengkaji tentang pentingnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda) di Kota Kediri. Harmonisasi dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya untuk membuat sesuai dengan peraturan yang sejajar dan sinkronisasi diartikan sebagai upaya membuat sesuai dengan peraturan dalam hierarki vertikal. Aspek harmonisasi dan sinkronisasi perda di Kota Kediri belum terdapat pengaturan yang jelas dan baku, dan belum ada pengaturan yang jelas mengenai waktu pelaksanaannya, sehingga kepastian hukum jangka waktu harmonisasi rancangan perda belum jelas. Harmonisasi di Kota Kediri juga tidak mewajibkan partisipasi masyarakat di dalamnya, sehingga kemungkinan partisipasi masyarakat dapat berkurang. Kemudian peneliti akan mengusulkan gagasan yang lebih partisipatif dalam harmonisasi pembentukan peraturan daerah. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan dengan alasan bahwa undang-undang merupakan bagian integral dari sistem hukum, undang-undang dapat diuji, baik secara material maupun formal; dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dihitung secara konsisten demi kepastian hukum. Pada tahun 2012 ada 824 peraturan yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dari ribuan peraturan yang dievaluasi oleh pemerintah. Untuk Kota Kediri setidaknya ada empat (4) peraturan yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pembatalan tersebut adalah salah satu bentuk pengujian oleh pemerintah, selain itu pengujian oleh pemerintah lainnya dapat diklasifikasikan ke dalam evaluasi (executive preview) dan klarifikasi serta pembatalan (executive review). Pengujian perda juga dilakukan oleh lembaga kehakiman yaitu Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian perda (judicial review). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan di Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta pendekatan komparatif (comparative approach) yang dibandingkan dengan harmonisasi undang-undang di DPR RI. Setelah peneliti kemudian menganalisis pengumpulan data, menganalisa metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa atas pembatalan perda di Kota Kediri dicabut dengan perda, namun terdapat perda yang tidak dibuat perda pencabutan. Proses harmonisasi dan sinkronisasi di Kota Kediri juga perlu diatur dengan jelas mengenai jangka waktu dan aspek-aspeknya serta bentuk pengharmonisasian di Kota Kediri yang lebih partisipatif.
English Abstract
In this researchpaper, researcherexplainthe importance of the implementation of the Harmonization and Syncronizationof the LocalRegulation (Perda) in KediriCity.Harmonization in this researchdefined as an attempt to create a parallel line with the regulations andsynchronization interpreted as efforts made in accordance with the regulations in the vertical hierarchy.Harmonizationand syncronizationaspects of local regulationin Kediry Cityyet there are clear arrangements and raw, and yet there are clear arrangements regarding the timing of its implementation, so that the legal certainty on the duration of harmonizationdraft local regulations yet. Harmonization and Syncronization in Kediry Cityalso did not require the participation of the people in it so that the possibility of public participation can be reduced. Thenresearcher will propose the idea of a more participative in the harmonization and syncronizarion of the establishment of local regulations.The implementation of the Harmonization and Syncronizationcarried out on the grounds that the legislation is an integral part of the legal system, legislation can be tested, either materially or formal; and the establishment of legislation should be calculated consistently for the sake of legal certainty. In 2012 there were 824 regulations that were canceled by the Ministry of Internal Affairs of the thousands of LocalRegulations that are evaluated by the government. In Kediri City there are at least four (4) LocalRegulations that was canceled by the Ministry of Internal Affairs. The cancellation is a form of testing by the government, besides government testing can be classified into evaluation (executive preview) and clarification as well as the cancellation (executive review). Tests were also found in the realm of the judiciary is the Supreme Court authorizedto conducttestingof local regulations (judicial review).This research uses empirical juridical,juridical sociological approach carried out atLaw Division of Local government Kediri City and comparative approach (comparative approach) were compared with harmonizationlegislation in the House of Representatives. After researchingthen analyzed the data collection, analyzingbyqualitative analysis method. From research that found, cancelation of local regulation in Kediri City witdrawl with local regulation, but there waslocal regulation which cancelled not withdrawl with making a local regulation. Harmonizationand syncronizationin Kediri City need clearly regulation about duration and aspects and Form harmonization more partisipative in Kediri City
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/161/051504342 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Jul 2015 13:49 |
| Last Modified: | 27 Apr 2022 01:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112179 |
Preview |
Text
HAFIZ_ANDI_SADEWO_FAKULTAS_HUKUM_115010107113006.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |