Kebijakan Hukum Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Kediri (Studi Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 Di Badan Kepe

Astiasa, EvifFaisal (2015) Kebijakan Hukum Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Kediri (Studi Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 Di Badan Kepe. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang bentuk kebijakan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam peningkatan kinerja pegawai negeri sipil. Pilihan tema ini dilatarbelakangi karena pelaksanaan pemberian izin belajar dan program tugas belajar di Kota Kediri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dirasakan belum memenuhi tujuan seperti yang diharapkan karena masih banyak ASN yang tidak mengerti secara teknis pengajuan permohonan dari izin belajar maupun tugas belajar. Permasalahan dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 1) Bagaimanakah kebijakan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri? 2) Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris sedangkan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam pelaksanan kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja ASN di Kota Kediri berdasarkan implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini karena ASN Kota Kediri masih banyak yang tidak melaporkan hasil dari izin belajar maupun program tugas belajar sehingga dampak dari kebijakn tersebut tidak bisa diukur secara akurat. Kendala yang dihadapi oleh BKD Kota Kediri dalam permohonan izin belajar adalah Mengingat bahwa peserta izin belajar tidak boleh meninggalkan tugas dinas, maka cukup sulit mencari prodi maupun universitas di sekitar Kota Kediri yang akreditasinya sesuai dengan ketentuan. Sedangkan kendala dalam program tugas belajar adalah terbatasnya APBD Kota Kediri. BKD Kota Kediri sendiri telah memiliki upaya untuk mengatasi kendala yang ada, sosialisasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 kepada seluruh SKPD di Kota Kediri merupakan cara yang paling optimal untuk dilakukan.

English Abstract

Writing the thesis research is about the policy of developing human resources in improving the permormance of civil servants. Choise of this theme background for the implementation of civil servants felt not meet the objectives as expected because there are many civil servants who do not understand the technical basis of a permit application for learning or the learning task. Problem in this study there are two, namely: 1) how does the quality of the development policies oh human resources in improving the performance of civil servants in Kediri?, 2) what ar the constraints and the efforts in the implementation of development policies in the quality of human resources in improving the performance of civil servants in Kediri?. This type of research used in this study is empirical juridical whereas research approach used in this study is a socio-juridical. In the policy implementation of quality human resource development in improving the performance of civil servants in Kediri used implementation Kediri mayor regulation No. 1 of 2013 was not carried out properly, this is because civil servants Kediri still many who do not report the results of a study permit and program learning tasks so that the impact of the policy of can not be measured accurately. Obstacles faced by BKD Kediri in the study permit application is Given that participants learn permission should not leave the office tasks, it is quite difficult to find Prodi and universities around Kediri the accreditation in accordance with the provisions. While constraints in the program of learning tasks are limited budget Kediri. BKD Kediri it self has an offort to overcome existing obstacles, socialization Kediri mayor No. 1 of 2013 to all sectors in Kediri is the most optimal way to do.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2015/130/ 051503575
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 28 May 2015 15:43
Last Modified: 28 May 2015 15:43
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112146
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item