Setyaningati, ChristinaNitha, (2015) Tanggungjawab Negara Indonesia Terhadap Deforestasi Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini meneliti mengenai Tanggungjawab Indonesia terhadap deforestasi hutan yang diteliti berdasarkan Konvensi Perseriktan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati. Deforestasi adalah ssuatu keadaan dimana hutan terus berkurang karena adanya pengerusakan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah hutan yang besar sehingga di sebut sebagai “paruparu dunia”, namun dewasa ini hutan Indonesia terus menerus mengalami deforestasi sehingga banyak hutan Indonesia yang berkurang. Indonesia adalah salah satu peserta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kenekaragaman Hayati (UNCBD) yang telah meratifikasi konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nasionalnya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kenekaragaman Hayati. ratifikasi konvensi itu membuat Indonesia memiliki sejumlah tanggungjwab yang harus dilakukan, yaitu melindungi kenekaragaman hayati dalam fokus deforestasi hutan. Indonesia juga memiliki kewajiban yaitu membuat Undang-Undang pelaksana dari Undang-Undang ratifikasi konvensi, namun sampai saat ini belum dibuat Undang-Undang pelaksana tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif , dengan pendekatan Conseptual Approach dan Statute Approach, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan berkenaan dengan perlindungan Lingkungan Hidup dalam hal ini deforestasi hutan antara Konveni UNCBD dengan hukum positif Indonesia. Terdapat pula konflik yuridis yaitu UNCBD menganut hak berdaulat atas lingkungan, namun hukum positif Indonesia menganut kedaulatan atas lingkungan hidup. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah kewajiban sebagai akibat dari ratifikasi konvensi UNCBD, salah satunya yaitu membuat Undang- Undang pelaksana. Maka dalam hasil penelitian, disisipkan contoh undangundang ratifikasi yang telah memiliki undang-undang pelaksana yaitu Undang- Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvesi Tokyo1963, Konvensi The Hague 1970, Dan Konvensi Montreal 1971 dengan Undang-Undang pelaksana nya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah terdapat beberapa perbedaan konsep perlindungan antara UNCBD dengan hukum Positif Indonesia. Indonesia masih belum melaksankan kewajibannya untuk membuat undang-undang pelaksana ratifikasi konvensi UNCBD sesuai dengan ketentuan dalam konvensi UNCBD.
English Abstract
This thesis examines regarding Indonesian responsibility for deforestation are researched based Perseriktan Nations Convention On Biological Diversity. Deforestation is ssuatu situation where forests continue to decline due to vandalism. Indonesia is one country that has a large amount of forest that is called as the "lungs of the world", but today forests of Indonesia continue to experience so much deforestation of Indonesias forests are reduced. Indonesia is one of the participants of the United Nations Convention On Biological Diversity (UNCBD) which has ratified this Convention into its national law, namely Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kenekaragaman Hayati. ratification of the convention makes Indonesia has a number tanggungjwab to do, which is to protect biodiversity in focus deforestation. Indonesia also has an obligation that is making the Act implementing the Act ratification of the convention, but has yet to be made law implementers. This research uses normative juridical research, the approach of the Statute Conseptual Approach and Approach, Results from this study indicate that there are a number of differences with regard to the protection of the Environment in this case deforestation between Konveni UNCBD with Indonesian laws. There is also a juridical conflict that adheres UNCBD sovereign rights over the environment, but the positive law of Indonesia adheres to sovereignty over the environment. In this study also shows that Indonesia still has a number of obligations as a result of the ratification of the convention UNCBD, one of which is made of Law executor. So in the research, inserted example ratification legislation that has had legislation implementing that Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvesi Tokyo1963, Konvensi The Hague 1970, Dan Konvensi Montreal 1971 dengan Undang-Undang pelaksana nya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. The conclusion of this thesis is that there are some differences between UNCBD protection concept with Positive Indonesian law. Indonesia has yet to conduct any obligation to enact legislation implementing UNCBD ratification in accordance with the provisions of the convention UNCBD.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/127/ 051503573 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 29 May 2015 15:10 |
| Last Modified: | 29 May 2015 15:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112142 |
Actions (login required)
 |
View Item |