Novianti, Pipiet (2015) Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada Kwsu “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng pada KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. Dalam hal ini anggota debitur utama melakukan wanprestasi, dan terhadapnya debitur tanggung renteng bertanggung jawab atas prestasi yang belum tentu dapat memperoleh penggantian kembali dari debitur sebagai mana hak dalam KUHPerdata. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi terhadap penyelesaian pinjaman bermasalah ndengan menggunakan sistem tanggung renteng? (2) Bagaimana penyelesaian pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng di KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yudiris normatif untuk menjawab rumusan masalah pertama dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sistemasis (systematical approach), dan metode yuridis empiris untuk menjawab rumusan masalah kedua dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder, tersier akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Sedangkan jenis data primer dan sekunder dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, jawaban yang diperoleh penulis yaitu perlindungan hukum preventif terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian, KUHPerdata dan perjanjian simpan pinjam. Perlindungan hukum respresif terdiri dari Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam, mekanisme litigasi dan non litigasi. Peraturan perundangundangan terkait dengan koperasi belum mengatur secara tegas, dan jelas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anggota Koperasi yang melakukan pinjaman dengan sistem tanggung renteng dan penyelesaian pinjaman tanggung renteng bermasalah, sehingga berlaku asas lex spesialis derogat lex generalis, 14 antara Keputusan Menteri Koperasi terkait dengan KUHPerdata. Penyelesaian pinjaman bermasalah menggunakan mekanisme kewajiban kelompok.
English Abstract
In this thesis, the authors raised concerns about the Legal Protection For Up Loans Cooperative Members Responsibility System Using Joint Resposibility At KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. The theme background by the troubled loans that use the joint responsibility at KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. In this case the members of the principal debtor in default, and against the debtor jointly and severally responsible for the achievement is not necessarily entitled to recover back from the debtor as to which rights in the Burgerlijk Wetboek. Based on the authors raised the formulation of the problem: (1) What form of legal protection for members of the cooperative to the settlement of nonperforming loans by using joint responsibility? (2) How is the settlement of nonperforming loans that use the joint responsibility in KWSU “Setia Budi Wanita” Jawa Timur? Then the writing of this paper yudiris normative method to answer the first formulation of the problem using the approach of legislation (statute approach), the approach to the case (case approach), systematical approach, and the method of empirical jurisdiction to answer the second problem with the formulation of socio-juridical approach. Primary legal materials, secondary, tertiary will be analyzed by using grammatical interpretation. While the types of primary and secondary data were analyzed with descriptive qualitative techniques. From the results of research with the above method, the authors obtained answers preventive legal protection consists of laws and regulations related to cooperatives, the Civil Code and the savings and loan agreement. Respresif legal protection consists of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Republic of Indonesia No. 96 / Kep / M.KUKM / IX / 2004 on Guidelines for the management of Standard Operating Credit Unions and Savings and Loans Business Unit, litigation and non-litigation mechanism. Laws and regulations related to the co-operative has not been set explicitly, and clearly to provide legal protection to the cooperative members who make loans with joint responsibility and joint liability loan settlement problems, so apply the principle of lex specialist derogat lex generalis, between the Minister of Cooperatives associated with Burgerlijk Wetboek. Completion of troubled loans using group liability mechanism
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/123/ 051503427 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 22 May 2015 09:04 |
| Last Modified: | 22 May 2015 09:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112138 |
Actions (login required)
 |
View Item |