Perlindungan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Indikasi Kartel Asosiasi Perusahaan Ban Di Indonesia (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/Kppu-I/2014 Tentang Kartel Ban Kendaraan

GraceS, Jordy (2015) Perlindungan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Indikasi Kartel Asosiasi Perusahaan Ban Di Indonesia (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/Kppu-I/2014 Tentang Kartel Ban Kendaraan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perlindungan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Indikasi Kartel Asosiasi Perusahaan Ban Di Indonesia (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-I/2014 Tentang Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat), Jordy Grace S, Zairul Alam, SH., MH, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Email: Jordy_Sitanggang@yahoo.com Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri ban Indonesia tekena dampak dari kartel yang terjadi pada Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) dengan beberapa produsen ban. Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan harga untuk produk dan pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang. Selanjutnya terjadi kesepakatan tidak memasarkan ban baru sehingga ban yang beredar di masyarakat/konsumen menjadi terbatas. Mengakibatkan, harga ban di pasaran bisa naik karena banyakannya kebutuhan permintaan atas ban dengan jenis-jenis mobil penumpang tersebut. Apakah Komisionor KPPU sudah tepat dalam menentukan faktor-faktor kartel dalam pasal 11 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh APBI. Tujuan dari penulisan ini, mengetahui dan menganalisa apakah asosiasi perusahan ban Indonesia dapat di kategorikan melakukan kartel di industri ban dan mengetahui cara membuktikan kegiatan kartel dan perjanjian penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha baik perorangan / yang berbadan hukum sesuai dengan UU No. 5/1999. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan cara menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), selain itu ada juga dengan cara mengunakan pendekatan kasus (case approach). Faktor dalam melihat indikasi kegiatan kartel terdiri dari faktor struktural dan faktor perilaku dan pembuktian dalam pemeriksaan kartel di KPPU ini lebih banyak meniru pembuktian dari hukum acara pidana, dalam penyelesaian kartel industri ban oleh APBI digunakan Metode Harrington yang melihat kartel dari berbagai macam sisi.

English Abstract

Protection of Competition Law Against Cartels Indication Tire Manufacturers Association in Indonesia (Analysis of the Business Competition Supervisory Commission Decision No. 08 / KPPU-I / 2014 About Cartel Four Wheel Vehicle Tires), Jordy Grace S, Zairul Alam, SH., MH, Civil Law , Faculty of Law, University of Brawijaya, Email: Jordy_Sitanggang@yahoo.com Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and the Unfair Competition was established to address the unhealthy competition among businesses, one of them Cartel. Indonesian tire industry hit by the impact of a cartel which occurred in Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) with several tire manufacturers. This is done by setting prices for products and marketing of four-wheeled motor vehicle tires passenger car class. Furthermore, an agreement not to market a new tire so that the tire is circulating in the community / consumer is limited. Result, the price of the tires on the market could go up because banyakannya the demand on tires with other types of passenger cars. Whether the Commissioner KPPU was right in determining factors of the cartel in article 11 of Law No. 5/1999 on the cartel which do APBI. This study uses normative juridical research by using approach legislation (statute approach) , but it is also a way using case approach (case approach) . This type of research used by the author is a normative juridical research by using the method of approach to law (statute approach), but it is also a way using the approach of the case (case approach). Factor in view of indications of cartel activity consists of structural factors and behavioral factors and examination of evidence in the Commissions cartel in more mimic evidence of criminal procedure, the tire industry cartel settlement by APBI used method Harrington who viewed cartel from various sides.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2015/121/ 051503389
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 22 May 2015 09:45
Last Modified: 22 May 2015 09:45
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112136
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item