Muda, Weka Novia (2015) Urgensi Grasi Bagi Terpidana Narkotika Terkait Dengan Perkembangan Perlakuan Terhadap Pelanggar Kejahatan Narkotika di Indonesia (Analisis terhadap Kasus Narkotika oleh Schapelle Leigh Corby),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Grasi merupakan hak prerogatif Presiden yang tercantum didalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Grasi diatur didalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Presiden memberikan grasi pada Corby yang merupakan terpidana narkotika. Permasalahan yang dibahas adalah pengaturan grasi terkait dengan perlakuan terhadap pelanggar kejahatan tindak pidana narkotika di Indonesia? Serta pemberian grasi bagi terpidana narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika? Penulisan ini bertujuan untuk dapat menganalisa tentang pengaturan grasi terkait dengan perlakuan terhadap pelanggar kejahatan tindak pidana narkotika di Indonesia dan pemberian grasi bagi terpidana narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam upaya menganalisa permasalahan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat isi suatu peraturan dalam hukum pidana diluar KUHP yang menyangkut mengenai pengaturan tentang grasi dan narkotika, serta menganalisa undang-undang secara konsepsional. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang ada, penulis menggunakan teknik analisa bahan hukum deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, maka kemudian diperoleh hasil jawaban atas permasalahan diatas, bahwa narkotika seharusnya tipe kejahatan yang tidak perlu diberikan grasi. Presiden seharusnya lebih peka untuk tidak memberikan grasi bagi kejahatan narkotika, karena sangat jelas di dalam putusan Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali Corby dengan tetap menetapkan hukumannya selama 20 (Dua Puluh) tahun bukan malah memberikan grasi dengan alasan sakit dan alasan politis. Padahal negara Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk lebih fokus untuk menciptakan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tahun 2011-2015, namun dengan diberikannya grasi 5 (lima) tahun terhadap Corby, Indonesia tidak akan terbebas dari jeratan narkotika tahun 2015.
English Abstract
Clemency is the prerogative of the President stated in Article 14 paragraph (1) of the 1945 Constitution Clemency regulated under Law No. 22 of 2002 on clemency. Pardon may be granted by the President to obtain forgiveness and / or to enforce the essential justice and human rights enforcement against court decisions that have permanent legal power. President grants clemency to Corby was convicted of narcotics. The problems discussed are setting pardon offenders associated with the treatment of narcotic crime crime in Indonesia? And granting pardons to convicted narcotics not in conflict with government policy in the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking? This research aims to analyze about clemency settings related to the treatment of narcotic crime crime offenders in Indonesia and granting pardons to convicted narcotics not in conflict with government policy in the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking. In an effort to analyze the above problems, the authors use a normative juridical approach is to view the contents of a rule in criminal law beyond the Criminal Code concerning regarding regulation of clemency and narcotics, as well as analyzing legislation conceptually. By using materials of existing law, the author uses descriptive analysis technique analyzes the legal material. Based on the research results, it is then obtained the answers to the problems above, that the drug should not be the type of crime that needs to be given a pardon. The President should have been more sensitive to not grant clemency for narcotics, because it is very clear in the decision of the Supreme Court rejected the Reconsideration Corby with a fixed set a sentence for 20 (twenty) years instead of giving clemency by reason of illness and political reasons. Though the state of Indonesia being intensively for more focus to create "Indonesian Foreign Drug Free" in efforts to prevent and eradicate abuse and illicit trafficking in 2011-2015, but by granting clemency 5 (five) years against Corby, Indonesia will not be free from drug entrapment in 2015.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/114/051503282 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 15 May 2015 15:18 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 06:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112128 |
Preview |
Text
WEKA_NOVIA_MUDA_(0910110086).pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |