Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Di Kph Nganjuk Unit Ii Jawa Timur)

AlHusein, ImamAkbaru (2015) Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Di Kph Nganjuk Unit Ii Jawa Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Berdasarkan jumlah perkembangan penduduk di era globalisasi terhadap industrialisasi sangat rawan dengan adanya perusakan hutan negara yang ada di indonesia. Tindak pidana perusakan hutan negara yang terjadi meliputi Illegal Logging, Pembakaran Hutan, Penggembalaan Hewan Ternak Dikawasan Hutam, sehingga dalam hal ini beberapa faktor akibat sering munculnya tindak pidana perusakan hutan dikawasan hutan negara meskipun berbagai cara untuk mencegah dan mengantisipasi dalam upaya perlindungan hukum akibat tindak pidana perusakan hutan. Faktor yang terjadi adalah faktor ekonomi dan keterbatasan sumber daya manusia terhadap masyarakat desa hutan, selain itu juga keterbatasan jumlah anggota keamanan yang sangat minim apabila dibandingkan dengan jumlah luas hutan dalam ruang lingkup Resort Pemangkuan Hutan (RPH), sehingga adanya peluang besar orang yang tidak bertanggung jawab melakukan perusakan hutan. Maka sebab itu, dalam kerangka Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan, diperlukan semua orang yang terkait didalamnya baik instansi maupun individu termasuk anggota masyarakat dan tokoh masyarakat terutama dalam masyarakat desa hutan untuk menjaga dan mengawasi keberadaan sistem hutan negara yang ada di dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana perusakan hutan yang diakibatkan oleh masyarakat. Dengan selanjutnya, dasar dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Berdasarkan kajian hukum empiris ini, dapat memberikan saran maupun kritikan terhadap semua yang terkait terutama dalam bekerjanya Perum Perhutani, guna untuk membangun kinerja yang lebih berkualitas dalam kerangka Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan.

English Abstract

Based on the population development in globalization era to industrialisation causes seriously the destruction of state forest in Indonesia. Some of the crimes of state forest destruction are an illegal logging, a burn of forest, a breeding of animals destruction althought there are various methods to prevent and anticipate those cases as a means of the law protection of the state forest destruction. The causal factors of the state forest crime are commonly caused by an economical factor, a minimum human resources factor in the village people in forest area as well as minimum forest ranger in comparison with the width of the forest area based on the scope of RPH. As a result, there is a big chance for irresponsible people to do the forest destruction. Hence, in the research design of The Law Protection of a State Forest Area for a Forest Destruction Crime, it needs either related persons in a forestry institution, all people of personages mainly in the village arround forrest area to conserve and to means of preventing the emergence of the crime of forest destruction caused by irresponsible peopl. Furthermore, juridicial foundations made as the reference of The Law Protection of a State Forest Area for a Forest Destruction Crime are the statue number 41 in 1999 abaut forestry, the statue number 18 in 2013 abaout prevention and forest destruction eradication, the goverment rule number 6 in 2007 abaut a forest order and an arrangement of forest management plan. Based on this empirical law, the researcher can give some suggestions and criticims to all the related things in the case mainly about the performance of the agents in general company of indonesian forestry (Perum Perhutani) as a means of building a good quality of their performance in accordance with the design of The Law Protection of a State Forest Area for a Forest Destruction Crime.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2015/113/ 051503337
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 22 May 2015 10:54
Last Modified: 22 May 2015 10:54
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112127
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item