Khaerunnailla, Wa Ode Fatihatul (2015) Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) Dalam Penyelesaian Sengketa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Wilayah Adat Mandati. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya sebuah Lembaga Sara (Lembaga Adat Kadie Mandati) yang berperan penting dalam upaya penyelesaian sengketa di wilayah Adat Mandati, dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan sengketa waris, dalam menjalankan peranannya Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) mempunyai beberapa persoalan yang menghambat efektivitas dan efisiensinya sehingga menyebabkan eksistensinya menurun, sehingga dari hambatan tersebut dibutuhkan adanya upaya optimalisasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimanakah optimalisasi peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) dalam penyelesaian sengketa di Wilayah Adat Mandati? Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Data hukum primer dan sekunder yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana teknik yang digunakan yaitu memaparkan data yang telah diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dideskripsikan dengan bentuk kesimpulan yang telah ditentukan yaitu tentang Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Wilayah Adat Mandati dimana penelitian ini lebih memfokuskan diri pada penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Lembaga Adat Kadie Mandati dalam menjalankan peranannya secara umum mempunyai 3 (tiga) kendala/hambatan, sehingga dari kendala tersebut dibutuhkan upaya optimalisasi, sebagai berikut: (1) Lembaga adat di jalankan oleh orang-orang yang dipandang memahami adat di dalam masyarakat yang juga memiliki profesi/pekerjaan lain. (2) Keputusan lembaga adat bersifat tidak mengikat, membuat keputusannya lemah di mata masyarakat. Pihak yang tidak ikhlas dengan keputusan adat dengan mudah membawa perkara ke pengadilan. (3) Fasilitas sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Kesenjangan ini terjadi karena dipengaruhi, yaitu Struktur kelembagaan adat tidak menyatu dengan pemerintahan daerah. Kedudukan Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) bukan diatas maupun dibawah wewenang Pemerintahan Daerah, Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) tidak menyatu dengan Pemerintahan. Mengakibatkan masyarakat menilai keputusan lembaga adat lemah karena tidak mengikat, layaknya peradilan negeri atau peradilan agama yang kedudukannya memiliki formalitas dan di jalankan oleh pejabat-pejabat yang juga memiliki profesi tetap dalam penegakan hukum. Dikarenakan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Adat Adat Kadie Mandati dalam upaya penegakan hukum, sebaiknya diadakan pendidikan lanjutan agar para anggota tokoh adat semakin profesional dan baik dalam menjalankan tugas mulianya. Penulis berharap Lembaga Adat Kadie Mandati dapat memiliki fasilitas dan sarana prasarana pribadi sebagai Peradilan Adat sehingga dapat benar-benar melaksanakan peranannya dengan baik. Dan Masyarakat Mandati diharapkan adanya penghormatan tersendiri kepada masyarakat adat atas segala keputusan yang diambil oleh Ketua Adat, bagaimanapun Lembaga Adat Adat Kadie Mandati telah berupaya mendamaikan perselisihan antara keluarga yang bersengketa.
English Abstract
The Researcher Raised The Problem About The Optimalization Of The Role Of Adat Institutions Kadie Mandati (Sara) In Dispute Settlement Of Inheritance In Mandati. The Theme Background Of This Research Buildings By The Adat Institutions Kadie Mandati (Sara) Which Have An Important Role In Resolving Disputes Heritage In Mandati, Where Every Year An Increase In Inheritance Disputes, In Carrying Out Its Role Adat Institutions Kadie Mandati (Sara) Has Some Issues Inhibit The Effectiveness And Efficiency Resulting In Decreased Existence, So That From These Constraints Required The Optimization Efforts. Based On That Background, This Research Raised The Formulation Of The Problem Is: (1) How To Optimalization The Role Of Adat Institutions Kadie Mandati (Sara) In Resolving Disputes Of Inheritance In The Area Of Mandati Indigenous Territory? This Research Uses The Empirical Juridical Method With The Sociological Juridical Methods Approach. Primary And Secondary Legal Data Obtained Researchers Will Analyzed By Using A Technique Of Qualitative Analysis Data, Where The Techniques Data Used Are Presented Data That Has Been Obtained From Practice Studies And Literature, Then Described With A Predetermined Shape Conclusion That Is Optimalization Of The Role Of Adat Institutions Kadie Mandati (Sara) In Dispute Settlement Of Inheritance In Mandati Area Where The Research Will Be Focused On Law Enforcement. From The Research With The Methods Above, Researchers Could Obtain A Response To The Existing Problems That, Adat Institutions Kadie Mandati (Sara) In Performing Its Role Generally Have Three Obstacles / Barriers, So That From The Constraints Required Optimization Efforts, As Follows: (1) Adat Institutions Run By People Who Are In The Traditional Understanding Of View In The Community That Also Has A Profession / Another Jobs. (2) The Decision Is Not Binding Adat Institutions, Make Decisions Is Weak In The Sight Of Society. Parties Who Are Not Sincere With The Customary Decision Be Easily Bringing To The Court. (3) Facility Infrastructure In An Effort To Increase Public Accessibility To Law Enforcement Efforts. The Gap Is Happened Because Affected, That Is Adat Institutional Structure Does Not Converge With The Regional Government. Position Customary Institution Kadie Mandati (Sara) Is Not Above Or Under The Authority Of The Regional Government, Adat Institutions Kadie Mandati (Sara) Does Not Converge With The Government. Causes Traditional Institutions Of Society Assessing Thes Decision Is Weak Because It Is Not Binding, This Does Not Like A The State Courts Or Religious Courts In A Position Of Formality And Be Run By Officials Who Also Have Remained In The Law Enforcement Profession. Because Of The Complexity Of The Problems Faced By Adat Institutions Kadie Mandati In Law Enforcement Efforts, Continuing Education Should Be Be Held So That The Members Of The Adat Leaders Getting Professional And Well In Carrying Out Their Noble Duties. The Author Hopes Adat Institutions Kadie Mandati Can Have Private Facilities And Infrastructure As Customary Court So That It Can Actually Perform Its Role Well. And Society Mandati Must Expected Their Own Respect For To The Adat Institutions For Any Decision Taken By The Head Of The Adat Institutions Kadie Mandati However Them Has Sought To Mediation The Dispute Between The Disputing Families.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/112/051503280 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 15 May 2015 15:12 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 06:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112126 |
Preview |
Text
COVER_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI....Cover...pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_FIX_LENGKAP.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |