Farizi, MuhammadUntung (2014) Pelaksanaan Kewenangan Kpud Terhadap Verifikasi Calon Anggota Legislatif Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Kabupaten Probolinggo (Studi Di Kpud Kabupaten Probolinggo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas tentang Kewenangan KPUD Terhadap Verifikasi Calon Anggota Legislatif dalam Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Probolinggo. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya beberapa calon legislatif yang telah melanggar aturan verifikasi yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Verifikasi merupakan syarat utama agar bakal calon legislatif bisa terdaftar menjadi peserta pemilihan umum. Persyaratan bakal calon anggota legislatif ini harus dipatuhi oleh semua bakal caleg tanpa terkecuali Beberapa calon legislatif ini telah lolos proses verifikasi dan telah menjadi calon tetap anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui Ketentuan yang diatur dalam pasal 51 UU No 8 Tahun 2012 ini merupakan acuan dasar dan utama untuk menentukan calon legislatif untuk menjadi peserta pemilu. Pasal ini pula-lah yang harus menjadi rujukan utama dan satu-satunya bagi KPU untuk membuat keputusan penetapan calon legislatif sebagai peserta pemilu. Hal yang sangat penting adalah pengawasan pada saat proses verfikasi akan mengakibatkan lolosnya para bakal calon legislatif menjadi daftar calon tetap. Pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Panwaslu seharusnya benar-benar diperketat. Panwaslu sebagai instansi yang berhak melakukan pengawasan kepada KPU serta peserta PEMILU seharusnya memeriksa dokumen administrasi terlebih dahulu sehingga Panwaslu berperan aktif di dalam proses verfikasi. . Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kewenangan Verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus sesuai dengan Undang-undang yang berkaitan dengan PEMILU. Ketidaksesuaian dalam ketentuan umum UU No. 8 Tahun 2012 dikarenakan kurangnya pengawasan yang menjadi faktor utama agar didalam menerapkan UU No. 8 Tahun 2012 bisa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan pelaksanaannya. Kurangnya pengawasan pada saat proses verfikasi akan mengakibatkan lolosnya para bakal calon legislatif menjadi daftar calon tetap serta verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Probolinggo sering mendapatkan kendala dikarenakan Sering kali para bakal calon legislatif ketika mendaftar sebagai calon legislatif tidak memberikan daftar riwayat hidup yang sebenarnya
English Abstract
This thesis discusses The General Regional Election Commission Authority Against Candidates Legislative in Election Implementation at District of Probolinggo. This is motivated because of the existence of several legislative candidates who have violated the rules of verification that has been determined by the law number 8 of 2012 about general election. Verification is a major requirement that legislative candidates can be registered as a general election participant. The requirement of legislative candidates must be obeyed by all candidates with no exception. Some of these candidates have passed the verification process and has been a permanent member of the legislative candidates in 2014 in District of Probolinggo. This study was conducted using a type of empirical juridical with legislation approach. From the analysis results can be known that provisions set forth in article 51 of Law Number 8 of 2012 is major baseline to determine legislative candidates for being a general election participant. This article also the one who should be the main and the only one reference for the Commission to make a decision that determination of legislative candidates as a general election participant. The very important thing is will cause the escapes of legislative candidates be a list of permanent candidates. Supervision which in this case is done by the Election Supervisory Committee should actually be tightened. Election Supervisory Committee as the agency has the rights to supervise the General Election Commission and general election participants should check administrative document first so that Election Supervisory Committee has an active role in the verification process. The conclusion of this thesis is the Verification Authority conducted by the Regional General Election Commission shall be in accordance with the legislation that related with the election. Inconsistency in the general provisions of the Law number 8 In 2012, due to a lack of control is a major factor in applying to Law number 8 The year 2012 could be in accordance with the applicable laws with its implementation. Lack of supervision at the time of the verification process will cause the escapes of legislative candidates be a list of permanent candidates and administrative verification conducted by the Regional General Election Commission Probolinggo district often have problems because the legislative candidates while registered theirself as legislative candidate often dont provide a curriculum vitae actually.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/110/ 051503207 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 12 May 2015 15:37 |
| Last Modified: | 12 May 2015 15:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112124 |
Actions (login required)
 |
View Item |