Sagita, SherlyNandaAdeYoan (2015) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kasus penebangan pohon secara tidak sah yang dilakukan oleh masyarakat local sekitar hutan dimana hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan yang masih belum sesuai dengan prinsip keadilan saat ini. sebagaimana Pasal 83 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan negara sebetulnya memahami adanya masyarakat yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan, namun ternyata tetap diberikan sanksi jika mereka memanfaatkan hasil hutan. Padahal seharusnya, ketika terdapat masyarakat lokal yang mengelola, maka masyarakat tersebut tidak dapat dipidana. Bahwa banyaknya kasus pembalakan liar hutan yang dilakukan oleh masyarakat local disekitar hutan. Dalam konteks putusan terkait kasus illegal logging di atas, maka ada kaitan antara kerangka teoritik hubungan antara hukum dengan keadilan John Rawls. Bahwa institusi formal penegak hukum, polisi, jaksa dan juga hakim telah memainkan peranan penting dalam menjalankan tugasnya sehingga keadilan dapat dicapai dengan optimal. JohnRawls menegaskan bahwa “keadilan hukum timbul manakala didasarkan kepadaperan lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil (institutions and formal justice), adanya kesamaan bagi setiap orang yang berkesesuaiandengan adanya kebebasan dasar orang lain (each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others), dan adanya kesamaanderajat dalam kesamaan peluang dan kesempatan untuk memperoleh keadilanprosedural (fair equality of opportunity and pure procedural justice). Bahwa proses peradilan bagi suatu perkara illegal logging, dengan tidak mematuhi asas kewenangan yurisdiksi memang bersifat relatif, sehingga hakim-hakim di pengadilan negeri tampaknya tidak selalu berpengaruh oleh keadaan tersebut. hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang diputus oleh hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa itu memang sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Namun UU P3H ini justru akan mengkriminalkan masyarakat lokal sekitar hutan, yang hidup dari hasil hutan karena banyaknya masyarakat yang hidup di sekitar hutan, dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan. Dalam UU P3H ini tidak viii terlihat rasionalisasi tentang jenis (strafsoort) dan berat ringannya pidana (strafmaat) yang menjadi ancaman. Sebaliknya hampir semua tindak pidana, diancam dengan pidana sama berat. Misalnya saja, ancaman pidana tentang mengintimidasi, menghalangi penyidikan, merusak batas pal hutan, dan lain sebagainya diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana utama dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini, yaitu kejahatan terorganisasi yang hanya bisa dilakukan pengusaha atau perusahaan besar.
English Abstract
In this undergraduate thesis, the author talks about the basic of consideration judge in dropping criminal decisions against the felling of unlawfully. The choice of the theme and the idea of because there by the large number of cases illegal logging a forest that is done by the community local around the forest where the judge in his ruling dropping having many into account that still have not been in accordance with the principle of justice today. As article 83 law prevention and elimination of this deforestation the state actually understand the presence of people living in forest areas, but it turns out be sanctioned if they take advantage of forest produceIn fact needs to be when there are community members who manages local the public could not be to be imposed. That many cases illegal logging a forest that is done by the community local around the forest.In the context of the award related cases illegal logging that above, would have to be a link between the framework of teoritik the relationship between law with justice john rawls.That a formal institution law enforcement, the police the prosecutor and also the judge has played an important role in carrying out their duties so that justice can be achieved with optimal.John rawls stressed that justice law arising when based on the role of legal institutions in processing a justice formil (institutions and formal justice), it had similar for every one who corresponds by the presence of basic freedoms others (each person is to have an equal rights to the most extensive base of liberty compatible with a similar of liberty of others), and it had similar degrees in in common opportunities and opportunities to acquire procedural justice (fair equality of opportunity and puree procedural justice).That the judicial process for illegal logging that a cause, fail to comply with the principle of the authority with jurisdiction is relatively is, so that judges in state court does not seem to always influential by this situation. Punishment inflicted against the defendant who were found by a judge lower against the inevitable prosecutor into account is in accordance with the judge.But this the legislation P3H will criminals the local people about the forest, who live by forest products because of the people living around the fores, and make of the forest as a source of life. The legislation P3H not visible this rationalizing about types (strafsoort) and heavy criminal handy (strafmaat) that be a threat.Otherwise almost all crimes, threatened with criminal same weight. For example course, about the threat of criminal intimidate, hinder investigation, destructive pal forest x boundary, and others threatened with criminal equal to the criminal act of major in the act of prevention and eradication of vandalism this forest, namely organised crime which can only be done employers or large companies.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/100/ 051503178 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 08 May 2015 09:43 |
| Last Modified: | 08 May 2015 09:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112113 |
Actions (login required)
 |
View Item |