Angeline, Vini (2014) Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berbasis Sistem E-Procurement. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pertanggungjawaban pidana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbasis sistem e- Procurement. Pilihan tema tersebut dilator belakangi oleh kasus korupsi yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sekitar 70 persen merupakan praktek korupsi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Artinya, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah selama ini masih menjadi ladang subur bagi praktek korupsi. Hal tersebut dikarenakan pada proses pengadaan barang/jasa, banyak sekali uang yang beredar, sering terjadi kontak tertutup antara penyedia barang/jasa dan panitia lelang, dan prosedur lelang yang harus diikuti sangat kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang/jasa. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi? (2) Apa implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana dalam proses pengadaan barang/jasa yang berbasis e- Procurement ? Kemudian penulisan karya ilmiah ini menggunkan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran sistematis yaitu suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya,atau membaca penjelasan suatu perundang –undangan, dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berisi tentang prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara e- Procurement dikaitan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa umusan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ini menganut teori konsekuensialis telah menjamin kepastian hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menganggap suatu pemidanaan merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selayaknya pelaku dikenakan suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pertanggung jawaban pidana para pejabat publik selaku penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa yang melakukan korupsi dapat dipidanakan dan memberikan efek jera bagi para pelaku.
English Abstract
In this thesis, the author raised the issue of criminal liability in the process of government procurement of goods/services based e-Procurement System. The dilators theme options without the corruption case handled by the Police, Prosecutors Office and the corruption eradication Commission is currently around 70 percent is the practice of corruption in the implementation of government procurement of goods/services. That is, the system of government procurement of goods/services as long as this is still a fertile field for corruption practices. That is because the process of procurement of goods/services, an awful lot of money in circulation, frequent contact is closed between the goods/services providers and the organizers auction the auction, and procedures to be followed are very complex. To resolve the issue, open process that needs to be done in the procurement of goods/services. Based on the above, this paper raises issues of formulation: (1) how the criminal liability of the parties involved in the process of government procurement of goods/services related to the alleged criminal acts of corruption? (2) what is the juridical implications of criminal accountability in the process of procurement of goods/services based e-Procurement? Then the writing of scientific papers this juridical normative methods either by the method of approximation of legislation (the statute approach) and the approach of the case (case approach). The primary legal materials, secondary and tertiary alcohols obtained by the author will be analyzed using a systematic interpretation of analysis techniques that an interpretation that connects a single article with other articles in a legislation concerned or on other legal, statutory or read an explanation – invitations, militate in the presidential Regulation No. 70 in 2012 about the second amendment on the presidential Regulation No. 54 of 2010 is about implementation of procurement procedures for goods/services in Government e-Procurement dikaitan by Act No. 31 of 1999 jo Act No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption. Of research results with the method above, the author answers to existing problems that the umusan of sanctions contained in the presidential Regulation No. 70 in 2012 is konsekuensialis theory has been embraced ensures legal certainty in the process of procurement of goods/services of the Government, which considers it a pemidanaan is due to the behaviour that led to losses, and the offender should have been imposed a disadvantage either the overthrow of criminal sanctions. Based on the presidential Regulation No. 70 in 2012 and Act No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of Corruption then the criminal liability of public officials as the goods/services providers and users of the goods/services that corruption can be deterrent effect and giving was penalized for the perpetrators.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/92/051402321 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Apr 2014 08:17 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 06:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112103 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Kata_Pengantar.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Daftar_Isi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
RINGKASAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |