Fandinia, Yonna Diangrani (2014) Implikasi Perumusan Prinsip Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Kasus Bullying Di Kalangan Pelajar,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang Implikasi Perumusan Prinsip Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Kasus Bullying Di Kalangan Pelajar yang dilatarbelakangi dengan munculnya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dan diterbitkannya undang-undang baru yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA yang akan mengakomodir permasalahan terkait dengan anak. UU SPPA ini dianggap dapat menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tanpa adanya stigma negatif dari masyarakat akibat adanya proses peradilan secara formal. UU SPPA ini mengangkat mekanisme diversi sebagai perwujudan prinsip restorative justice untuk melindungi hak-hak seorang anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah bentuk upaya penyelesaian yang dirumuskan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? (2) Apakah proses diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah menerapkan prinsip restorative justice?. Kemudian penuLIsan karya tulis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna dari konvensi, deklarasi internasional, atau pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan mengenai diversi di Indonesia yang diatur melalui UU SPPA yang akan berlaku Juli 2014 ini sebenarnya masih kurang melindungi hak-hak seorang anak karena proses diversi ini masih dilakukan di setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Padahal diversi sebenarnya adalah suatu proses pengalihan penyelesaian perkara dari proses formal ke proses informal. Pengaturan diversi ini wajib dilakukan di setiap tahap proses peradilan formal tersebut. Pengaturan mengenai diversi sebaiknya dilakukan tanpa harus sampai pada proses formal sehingga anak tidak akan sampai merasakan proses peradilan formal dan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat.
English Abstract
On a thesis this writer raised problems on the implications formularization principle restorative the justice in the act number 11 in 2012 about juvenile justice systems related cases of bullying the student who based on with the cases of violence against children in the school and issuance of new laws namely act number 11 in 2012 about juvenile justice systems or SPPA act that will accommodate issues concerning with child. SPPA act is regarded settle the matter of the conflict with law without any negative stigmas from society because of judicial process in formal. Act sppa this lifting mechanism divertion as embodiment of principle restorative the justice for protecting the rights a child. Based on it by way of a writing this raised the formulation problem: (1) is this a form a settlement effort formulated by act number 11 in 2012 about juvenile justice systems? (2) Would process divertion in the act number 11 in 2012 about juvenile justice systems apply the principle of restorative the justice? . Then writing a piece of writing is using research law normative and use approach legislation (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and approach cases (case approach). Material law primary, secondary, and tertiary will analyzed by descriptive analysis method even a method of analysis material law with a decisive manner of contents or meaning of convention, international declarations, or opinion the jurist reference in finishing legal issues being the object study. From the research, by this method writer obtain answers to the existing problems that arrangement of about divertion in indonesia arranged over the act of SPPA that will apply in July 2014 this is actually still less protecting the rights of a child divertion since the process is still conducted in every stage of the investigation prosecution, and the trial. Whereas divertion is actually a process of the completion of the process of the transfer of the cases of formal to the process of informal. Arrangement divertion this must be done in any phase of the judicial process formal said. Arrangement on divertion should be done without having to arrive at the process of formal so the son shall not to feel the judicial process formal and get the stigma of the negative of society.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/86/051402267 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 10 Apr 2014 11:13 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 05:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112096 |
Preview |
Text
cover_SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |