Mahardhika, Bisma Putra (2014) Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana akibat bencana indutri oleh korporasi. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya suatu bencana yang disebabkan oleh kesalahan mekanisme dalam proses aktivitas industri dalam hal ini kasus luapan lumpur panas Lapindo dapat dikatakan sebagai suatu bencana yang disebabkan oleh aktivitas industri. Pengaturan dalam hukum positif di Indonesia belum ada satupun Undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai bencana industri, urgensinya disini adalah perlu adanya pengaturan secara spesifik mengenai bencana industri sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya bencana industri di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana akibat Bencana Industri oleh korporasi dalam ius constitutum dan perbadingannya dengan Uni Eropa? (2). Apa Urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana akibat Bencana Industri oleh korporasi dalam ius constituendum? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi teleologis atau sosiologis dengan interpretasi yang menganggap makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, sehingga kekosongan hukum yang ada dapat dianalisis dan ditemukan solusinya demi tujuan kemasyarakatan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan dalam hukum positif di Indonesia antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tidak mengatur secara spesifik mengenai bencana industri, di Uni Eropa mengatur mengenai bencana industri yang disebut dengan Saveso Directive dalam pengaturan di Uni eropa ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan besar yang diakibatkan oleh kesalahan mekanisme dalam aktivitas industri, kemudian perlu adanya pengaturan bencana industri dalam ius constituendum sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya bencana industri di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya revisi dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu perlu adanya pengaturan terkait bencana industri yaitu bencana atau kecelakaan besar yang diakibatkan oleh kesalahan mekanisme dalam proses aktivitas industri untuk mengurangi serta meminimalisir resiko bencana industri, agar tercipta tujuan hukum khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban akibat bencana industri.
English Abstract
In this final paper, the author discusses problems of criminal responsibility arrangement due to corporate-induced industrial disaster. The background of research is disaster caused by mechanism error of industrial activities. One such error is Lapindo hot mud explosion that is considered as a disaster from industrial activities. The arrangement in positive law (ius constitutum) in Indonesia is hampered because there are no statutes yet regulating specifically the industrial disaster as preventive step to prevent the industrial disaster from occurring in Indonesia. Problems lifted in this research are (1) How is the arrangement of criminal responsibility due to corporate-induced industrial disaster based on ius constitutum perspective and its comparison to European Union? and (2) What is the urgency of criminal responsibility arrangement due to corporate-induced industrial disaster through ius constituendum perspective? Method of research is normative juridical method with statute approach, case approach, and comparative approach methods. Primary, secondary and tertiary law materials are analyzed using analysis descriptive technique by relating to the principles of law and by basing theories of law on the problem that will be discussed. Result of research indicates that research problems are answered. The arrangement of Indonesia positive law through several statutes such as Act No.4 of 2009, Act No.32 of 2009 and Act No.24 of 2007, however, do not specifically regulate the industrial disaster. European Union recognizes industrial disaster with term Saveso Directive. This arrangement in European Union is aimed to prevent big accident due to mechanism error of industrial activities. Therefore, the arrangement of industrial disaster through ius constituendum is important for preventive step to prevent industrial disaster in Indonesia. It is also needed then that Act No.24 of 2007 of Disaster Cooptation must be revised, or in other words, there shall be industrial disaster arrangement, through which big disaster or accident is due to mechanism error in the industrial activity process by reducing or minimizing industrial disaster risk in order to produce justice, certainty, and utilization for the community as the victim of industrial disaster.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/84/051402231 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 11 Apr 2014 15:11 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 03:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112094 |
Preview |
Text
SKRIPSI_-_BISMA_PUTRA_MAHARDHIKA_-_105010101111009.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |