Amalia, Rizky Edina (2014) Tinjauan Yuridis Pengaturan Perjanjian Lisensi Grant Back Dalam UU Persaingan Usaha Di Indonesia,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkembangan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini sangat pesat seiring dengan majunya peradaban dunia. Masyarakat yang telah melakukan berbagai penemuan atau penciptaan karya intelektual kini memiliki hak ekslusif yang telah dijamin didalam UU. Dengan adanya hak ekslusif tersebut, inventor dapat memberikan penemuannya tersebut pada orang lain melalui suatu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi pun telah berkembang sedemikian rupa sehingga ada perjanjian lisensi yang diperbolehkan oleh UU dan ada pula yang dilarang karena mengandung klausul yang bertentangan dengan UU Persaingan Usaha. Salah satunya yaitu klausul Grant Back. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat rumusan masalah: (1) bagaimanakah suatu perjanjian lisensi HKI yang dapat dikategorikan melanggar persaingan usaha tidak sehat, (2) Apakah perjanjian lisensi paten grant back dikecualikan dari UU Persaingan Usaha? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menganalisis ketentuan yang ada dalam Pasal 50 huruf (b) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang – undangan (Statute Approach). Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kategori perjanjian lisensi yang dikatakan melanggar persaingan usaha tidak sehat adalah perjanjian yang dapat merugikan perekonomian Indonesia sehingga berakibat pula pada meruginya pelaku usaha. Apabila didalam perjanjian lisensi paten terdapat klausul grant back maka harus diperiksa lebih lanjut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan apabila terbukti melanggar UU Persaingan Usaha maka lisensi tersebut tidak dapat dicatatkan ke Dirjen HKI dan harus dihentikan. Oleh karena itu sebelum suatu perjanjian lisensi paten didaftarkan, KPPU harus melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti serta bagi Pemerintah sebaiknya Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 disempurnakan karena didalamnya masih kurang tegas dan lengkap mengatur tentang akibat hukum bagi suatu perjanjian lisensi yang melanggar UU Persaingan Usaha.
English Abstract
The developments of intellectual property rights nowadays are very rapidly refering to world progressive. Citizens who have made various invention or creation of intellectual property right now have exclusive rights who have been guaranteed in the constitution. With the existence of the exclusive rights, inventor could give his invention to others through an agreement license. License agreement had been developing such that there is a license agreement allowed by law and some others prohibited for containing clause that contrary to the statute business competition. One of them is grant back clause. Based on it, then there are the formulation problem: (1) How a license agreement which can categorized breaking unfair business competition? (2) Whether a patent license agreement grant back excluded from Business Competition Law legislation? This research using a method of juridical normative by analyzing the existing regulations, in article 50 letters ( b ) the act of No. 5 year 1999 on Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition. Method approach namely statute approach. From the research results with the method above, the writer gets the answer to existing problems that category of the license agreement which it says violate Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition is agreement that can loss Indonesias economy and also the employers. And of course violates the principles and objectives of the Business Competition Law. If there is a grant back clause in the patents license agreement then we should check further by Business Competition Supervisory Commission and if it is proven violating the Business Competition Law that license agreement can not listed to The Directorate General of Intellectual Property Rights and to be stopped. Hence before an paten license agreement registered, Business Competition Supervisory Commission have to conduct the inspection for carefully and thoroughly and for The Government should exception the implementation of guidelines act No. 5 year 1999 perfected because it still less firmly and complete set about due to legal for an agreement that license violating the law business competition.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/8/051401823 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 12 Mar 2014 10:44 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 03:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112089 |
Preview |
Text
skripsi.pdf Download (13MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |