Herdanareswari, Intan (2014) Implementasi Pasal 52 Huruf C Tentang Pengawasan Klausula Baku Oleh Bpsk Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Disperindag Dan Bpsk Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, tema yang diangkat adalah permasalahan terkait pelaksanaan pengawasan pencantumanklausulabaku oleh BPSK Kota Malang. Latar belakang pengangkatan permasalahan tersebut adalah masih banyaknya jumlah pelaku usaha Kota Malang yang mencantumkanklausulabaku yang rumusannya memenuhi syarat sebagai klasula baku yang dilarang dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Akibat pencantumanklausulabaku tersebut terjadi pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen pada saat timbul kerugian. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan 3 (tiga) masalah : (1) Bagaimana Implementasi Pasal 52 Huruf C tugas dan wewenang BPSK dalam pengawasan pencantumanklausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh BPSK Kota Malang? (2) Apa yang menjadi hambatan bagi BPSK Kota Malang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait pengawasan pencantumanklausulabaku? (3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPSK Kota Malang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait pengawasan pencantumanklausulabaku? Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Data primer diperoleh dengan metode wawancara terpadu di Kantor Disperindag dan BPSK Kota Malang dengan responden Kepala Sekertariat Bidang Perlindungan Konsumen dan anggota BPSK Kota Malang.Data primer tersebut didukung oleh data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi.Data primer dan sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari pelaksanaan penelitian diperoleh jawaban bahwa pelaksanaan pengawasan klausulabaku secara langsung di lapangan belum dilaksanakan oleh BPSK Kota Malang. Hal tersebut disebabkan belum adanya aturan teknis terkait pengawasan tersebut oleh BPSK Kota Malang sehingga terdapat tumpangtindih kewenangan dalam struktur organisasi Disperindag Kota Malang antara BPSK dan Tim Pengawas Barang dan Jasa. Hambatan yang juga dihadapi BPSK Kota Malang adalah jumlah sumber daya manusia yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran konsumen serta pelaku usaha tentang hak dan kewajibannya. Upaya yang dilakukan BPSK Kota Malang untuk mengatasi hambatan tersebut adalah bekerja sama dengan instansi terkait dan meningkatkan jumlah intensitas pengawasan. Saran terkait permasalahan tersebut adalah agar segera dibuat aturan teknis terkait pengawasan pencantumanklausulabaku dan penambahan jumlah sumber daya manusia pada BPSK Kota Malang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/75/051402196 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 01 Apr 2014 10:41 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 03:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112084 |
Preview |
Text
skripsi.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |