Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Umam, Dzakkiyah Rusydatul (2014) Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis membahas mengenai Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perbankan Syariah mengunakan dua landasan hukum yaitu Hukum Islam dan KUHPerdata dalam setiap menciptakan produknya. Salah satu produk yang ditawarkan adalah akad IMBT. Akad IMBT merupakan penggabungan dua akad antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah diakahir masa sewa. Pertama,hukumnya sah dan diperbolehkan menurut Syariat Islam karena hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan atau menyerupai riba. Kedua,tidak sah karena terdapat dalil yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengkaji (1) Bagaimana kesesuaian akad IMBT dalam perspektif Hukum Islam? (2) Bagaimana kesesuaian akad IMBT dalam perspektif KUHPerdata? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi yaitu suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi pengertian hukum yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan metode di atas, kesesuaian akad IMBT dalam prespektif hukum Islam ditinjau dari (1) asas-asas akad, telah sesuai dengan asas tauhid, kebolehan dan kebebasan, keadilan, persamaan, kejujuran dan kebenaran, tertulis, serta kemanfaatan dan kemaslahatan; (2) rukun akad, telah memenuhi sighat, pelaksana dan objek akad; (3) syarat akad, sesuai dengan 3 syarat yaitu adanya, sahnya dan berlakunya akad. Sedangkan yang tidak terpenuhi yaitu adanya kekuatan hukum karena pada fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 terdapat ketentuan yang menimbulkan penafsiran ganda yaitu pada angka 2 bagian kedua dan Pasal 324 ayat (2) KHES bertentangan dengan tujuan akad IMBT. Menurut para ulama, hukumnya boleh. Sedangkan kesesuaian IMBT berdasarkan persperktif KUHPerdata, IMBT merupakan perjanjian tidak bernama (Pasal 1319) dan timbul berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338). Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, IMBT telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. IMBT telah memenuhi unsur esensialia, naturalia dan aksidentalia. Akibat hukum IMBT yaitu hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, seyogyanya Pemerintah bekerjasama dengan legislator dan Dewan Syariah untuk segera menyempurnakan peraturan mengenai perjanjian dalam Perbankan Syariah khususnya akad IMBT.

English Abstract

In this paper the author discusses the Juridical Analysis Ijarah Muntahiya Bittamlik Agreement (IMBT) in Perspective of Islamic Law and the Code of Civil Law (Civil Code). Islamic Banking which uses two legal foundations of Islamic Law and Civil Code in each creating its products. One of the products offered are IMBT contract. IMBT contract is a merger between the two contract hire and lease purchase or lease term diakahir grant. First, the legitimate legal and permissible under Islamic Sharia law as the origin of the contract is permissible and valid, unless the contract poses combine two or resemble usury. Second, the proposition is not valid because there is some agreement that prohibits merging in a single transaction. Based on the above, this paper examines (1) How suitability of IMBT contract in Islamic law perspective? (2) How suitability of IMBT contract in Civil Code perspective? Then the writing of this paper uses the method of normative juridical, statute and conseptual approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary will be analyzed using the techniques of terpretation that is basically an attempt to explain and asserted, both in terms of expanding or restricting existing legal sense, in the context of its use to solve their problems. With the above method, suitability IMBT contract in Islamic law perspective in terms of (1) the principles of contract, in accordance with the principles of unity, skill and freedom, justice, equality, honesty and truth, in writing, as well as benefit and welfare, (2) pillars of the contract, has met sighat, implementing and object agreement, (3) the contract terms, according to the 3 conditions namely the existence, validity and entry into force of the contract. While that is not fulfilled, namely the force of law because the fatwa DSN Number: 27/DSN-MUI/III/2002 there are provisions which give rise to a double interpretation in figure 2 and the second part of Article 324 paragraph (2) KHES contrary to the purpose of the contract IMBT. According to the scholars, is permissible. While suitability IMBT based Civil Code persperktive, IMBT an agreement is not named (Article 1319) and arising under the principle of freedom of contract (Article 1338). According to Article 1320 of the Civil Code, has qualified validity IMBT agreement is an agreement, skill, a certain thing and a cause that is kosher. IMBT has met esensialia elements, Naturalia and aksidentalia. IMBT legal consequence that the parties rights and obligation. Thus, the government should cooperate with legislators and Sharia Board to immediately improve the regulatory agreement, especially in Islamic Banking IMBT contract.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2014/73/051402187
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 28 Mar 2014 13:39
Last Modified: 26 Apr 2022 03:00
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112082
[thumbnail of 1_HAL_JUDUL.pdf]
Preview
Text
1_HAL_JUDUL.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 5_DAFTAR_ISI.pdf]
Preview
Text
5_DAFTAR_ISI.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 6_DAFTAR_TABEL.pdf]
Preview
Text
6_DAFTAR_TABEL.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 4_KATA_PENGANTAR.pdf]
Preview
Text
4_KATA_PENGANTAR.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 7_DAFTAR_LAMPIRAN.pdf]
Preview
Text
7_DAFTAR_LAMPIRAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 8_RINGKASAN.pdf]
Preview
Text
8_RINGKASAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 10_ISI_SKRIPSI.pdf]
Preview
Text
10_ISI_SKRIPSI.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of 9_SUMMARY.pdf]
Preview
Text
9_SUMMARY.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 11_DAFTAR_PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
11_DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 12_DRAF_PERJANJIAN.pdf]
Preview
Text
12_DRAF_PERJANJIAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 13_SURAT_PERNYATAAN_ORISINALITAS.pdf]
Preview
Text
13_SURAT_PERNYATAAN_ORISINALITAS.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item