Larasati, EkyPutri (2014) Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Putusan hakim kasus tindak pidana korupsi yang di jatuhkan pidana minimum khusus di Pengadilan Negeri Kepanjen menjadi latar belakang penelitian ini, korupsi yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menghukum terdakwa hukuman minimum khusus dari pasal tersebut yaitu 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000.00. Rumusan masalahnya yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum khusus perkara tindak pidana korupsi dan dampak penjatuhan putusan pidana minimum khusus kepada terdakwa. Jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan menghubungkan dengan data wawancara. Data hukum primer, data hukum sekunder maupun data hukum tersier saling dipadukan berdasarkan kebutuhan data yang dibutuhkan diimplementasikan dalam karya ilmiah, untuk memenuhi suatu kebenaran dalam penelitian. Dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis, selain itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Meskipun putusan hakim hanya menjatuhkan putusan minimum khusus, dampak dari perbuatan korupsi terdakwa lebih berat dari hasil tindak pidana korupsinya, karena menyangkut kehidupan terdakwa selanjutnya dalam pekerjaan seperti sanksi administratif dan di masyarakat seperti hilangnya kehormatan, pemiskinan terhadap terdakwa, rasa malu, dikucilkan oleh masyarakat, tetangga maupun teman-teman dampak tersebut sangat merugikan terdakwa serta otomatis dampaknya juga berimbas kepada keluarga inti terdakwa. Dapat dikemukakan saran Korupsi yang dilakukan untuk kepentingan yayasan hendaknya tetap tidak mendapat hukuman pidana minimum khusus, karena yang dipakai untuk pembiayaan yayasan tersebut adalah uang negara. Jika memang uang tersebut untuk kepentingan yayasan hendaknya diusahakan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk mencapai tujuan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur, penertiban administrasi pembinaan displin dan meningkatkan kejujuran yang transparan, serta pemerintah dapat membuat mahalnya kehilangan jabatan karena korupsi.
English Abstract
Judges ruling that the case of corruption in the criminal dropped the minimum in the District Court Kepanjen into the background of this study, corruption in violation of Article 3 of Law No. 20 Year On Eradication of Corruption, the judge may convict the accused of specific minimum sentence of the article is 1 year and a fine of Rp. 50.000.000.00. The formulation of the problem which is a basic consideration in the judge specifically ruled on the minimum criminal corruption cases and the impact of the imposition of a minimum punishment special verdict to the defendant. Type Juridical Empirical research that examines the legislation and connecting with the interview data. The data of primary law, secondary law of data and data combined with each other based tertiary legal data requirements needed to implement the scientific work, to fulfill a truth in research. Basic juridical and non-juridical considerations, in addition to the Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power as a reference by the judge as a basis for consideration in decisions. Despite the judges ruling is only a special verdict minimum, the impact of acts of corruption defendant heavier than the result of a criminal act of corruption, because it involves the lives of the next defendant in such work and in the community administrative sanctions such as the loss of honor, the impoverishment of the defendant, shame, ostracized by society, neighbors and friends are very detrimental effects as well as automatic impact defendant also affected the nuclear family of the accused. Corruption can be carried put forward suggestions for the benefit of the foundation should still not get special minimum criminal penalties, because that is used to finance the foundation is state money. If the money is for the benefit of the foundation should be taken in accordance with procedures and regulations. To achieve the goals and Law No. 20 of 2001 in conjunction with Law No. 31 of 1999, the eradication of corruption needs to do a correction, performed actions include increased monitoring functions, personnel training, discipline and control of administrative guidance improves transparent honesty, and government can make the high losing office due to corruption.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/71/051402171 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 27 Mar 2014 10:24 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 02:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112080 |
Preview |
Text
BAGIAN_AWAL_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SRIPSI_BAB_12345.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |