Yustisiani, Aninda Hayyu (2014) Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah Terkait Pinjaman Daerah Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Di Kabupaten Bojonegoro). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah implementasi sisa masa jabatan Bupati terkait pelaksanaan Pinjaman Daerah di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Beserta Peraturan Pelaksanaannya. Hal ini dilatar belakangi karena pada tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pinjaman daerah guna menutup defisit. Disinilah penulis meneliti bagaimana prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara konsisten telah dipenuhi dalam praktek oleh pejabat administrasi terkait. Mulai tahapan pemenuhan kewajiban pembayaran baik pokok maupun bunga pinjaman, khususnya terkait dengan masa jabatan bupati. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah bagaimana proses dan prosedur pinjaman daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana bentuk konkrit perikatan dalam pinjaman daerah. Kemudian bagaimana pengelolaan pinjaman daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta bagaimana pula tahapan pemenuhan kewajiban pembayaran baik pokok maupun bunga pinjaman, khususnya terkait dengan batasan masa jabatan bupati. Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yang melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bojonegoro . Populasi yang diambil adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Bupati Kabupaten Bojonegoro dan beberapa staf di instansi pemerintahan daerah dan sampel atas penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan sampel bertujuan. Dimana penulis memilih subjek-subjek dari anggota populasi yang mengetahui masalah yang dikaji. Dan beberapa responden yang akan menjawab berbagai pertanyaan penulis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan dan observasi secara langsung untuk mendapatkan data yang dikaji penulis. Teknik analisis data penulis menggunakan data primer yang dianalisis dan menggunakan metode yuridis sosiologi untuk pendekatan yang bertujuan untuk melakukan analisa dan mendeskripsikan Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa Prosedur Pinjaman jangka menengah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005. Proses pinjaman jangka menengah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro diawali dengan Bupati mengajukan permohonan persetujuan melampui batas maksimal defisit APBD tahun 2008 kepada Menteri Keuangan kemudian Bupati mengajukan Persetujuan Pengajuan Pinjaman kepada DPRD. Setelah DPRD memberikan persetujuan, Bupati mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Permohonan Pertimbangan Atas Rencana Pinjaman Jangka Menengah dengan melampirkan Kerangka acuan proyek, Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2008. Perhitungan DSCR, Rencana keuangan dan Persetujuan DPRD. Bentuk konkrit perikatan dalam Pinjaman daerah yaitu dibuatnya Perjanjian Kredit secara Notariel antara Bupati Bojonegoro (selaku Pihak Pertama/Debitur) dengan Bank Jatim(selaku Pihak Kedua/Kreditur) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor : 195/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008. Pengelolaan Pinjaman Daerah menggunakan sistem Kredit Modal kerja dalam bentuk angsuran Tahapan pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman pokok dan bunga terkait masa jabatan Bupati dimulai pada tahun anggaran 2009 dan berakhir pada tahun anggaran 2012.
English Abstract
In this thesis, the author discusses about implementation of the Regent remaining term related to the implementation of Regional Loan in Bojonegoro by Article No. 33 of 2004 on Financial Balance between Central and Local Government and its implementing regulations. The background of this case is because Bojonegoro has made a local borrowing in 2008 to cover the deficit. In this part, the author examines how the procedure set out in the legislation has consistently been fulfilled in practice by the relevant administration officials, which is begun by fulfillment of payment obligation on both principal and interest of the loan, particularly related to the term of Regent. According to the background, this thesis raised the formulation of problem on how the processes and procedures of the local borrowing by Bojonegoro Government and what the form of concrete engagement in local borrowing is. Then, how the local borrowing This thesis uses empirical juridical methods with sociological juridical approach by conducting a research in Local Revenue Office of Bojonegoro and Board of Local Wealth and Finance Management (BPKKD) in Bojonegoro. Populations taken are Head of Local Revenue Office in Bojonegoro, Head of Local Finance and Wealth Management in Bojonegoro, Regent of Bojonegoro and some of staffs in the government office over the studied area and the sample taken is non random sample, namely purposive sample, by which the author chose the samples from members of the populations who know about the studied issues. And some respondents who will answer questions of the author . Data collection techniques used is interview technique, study of literature, and direct observations to obtain data to examine. The author uses data analysis techniques of primary data analysis and uses the sociological and juridical methods for approaches aimed to analyze and describe From the results of research with the above method, the authors obtained answers to the problems that medium-term loan procedure is set out in Article 19 of Government Regulation No. 54 Year 2005 . The process of medium-term loans performed by the government of Bojonegoro is begun by the Regent application of approval on exceeded maximum limit of budget deficit in 2008 to the Minister of Finance, then the Regent filed Loan Approval submission to Parliament. After Parliament approves, the Regents propose to the Minister of Domestic affair concerning Application of Considerations over the Medium Term Loan Plan by attaching the project Term of Reference, Summary of the local budget changes of 2008, DSCR calculation, financial plan, and Parliament approval. Concrete form of the engagement in the local loan is the making of Notarized Credit Agreement between Bojonegoro Regent (as the First Party / Debtor) with Bank of East Java (as the Second Party / Creditor) as set forth in the Credit Agreement number: 195/XII/2008 dated December 23, 2008. Regional Loan Management system uses the capital loan in form of installments. Stages of the obligation fulfillment to pay principal and interest of the loan related to the term of office of the Regent is begun in fiscal year of 2009 and ended in fiscal year 2012.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/65/051402140 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 26 Mar 2014 11:56 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 02:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112073 |
Preview |
Text
SKRIPSI_ANINDA_HAYYU_YUSTISIANI_105010107111043.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |