Sari, DeviNovita (2014) Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xi/2013 Terhadap Pelayanan Akta Kelahiran Terlambat Melampaui Batas 60 (Enam Puluh) Hari Sampai Dengan 1 (Satu) Tahun Dan Lebih Dari 1 (Satu) Tahun (Stu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan keterlambatan pelaporan akta kelahiran yang harus dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri diatur pada pasal 32 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XI/2013. Hal tersebut disebabkan bahwa pasal terkait pelaporan akta kelahiran yang melampaui batas 60 (hari) sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih 1 (satu) tahun dirasa menjadi beban bagi masyarakat serta telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara Indonesia, sehingga dengan pertimbangan tersebut hakim mengabulkan permohonan pengujian undang-undang pasal 32 terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Disisi lain wewenang dialihkan secara keseluruhan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan beberapa hal mengenai akibat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelayanan akta kelahiran terlambat salah satunya yaitu meningkatnya jumlah pelapor akta kelahiran pasca putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan suatu akibat utama dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 khususnya terhadap pelayanan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Disamping itu ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 juga berakibat terhadap perilaku masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk pendaftaran kependudukan khususnya mengenai akta kelahiran yang dimaknai sebagai hak yang diperoleh warga negara mengenai pengakuan serta perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun NRI Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang melapor, disamping itu hambatan demi hambatan yang dihadapi oleh instansi yaitu salah satunya adalah minim Sumber Daya Manusia atau pegawai yang ada, serta masih adanya ketidakdisiplinan masyarakat dalam melengkapi persyaratan utama yang ditetapkan oleh instansi. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kota Malang berupaya untuk mengedukasi masyarakat di seluruh Kelurahan Kota Malang dalam bentuk penyuluhan serta sosialisasi secara terstruktur untuk memberi pemahaman pada masyarakat mengenai prosedur dalam melapor akta kelahiran terlambat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, serta menindaklanjuti Program Percepatan Akta Kelahiran 2015 guna meminimalisir adanya keterlambatan dalam pelaporan akta kelahiran khususnya di Kota Malang.
English Abstract
Delay in reporting a birth certificate that must be implemented by the District Court is set in article 32 of Law No. 23 of 2006 on Population Administration has been canceled by the Constitutional Court in Decision No. 18/PUU-XI/2013 . This is due to related article reporting that the birth certificate is beyond the 60 ( days ) up to 1 ( one ) year and one (1) year is considered as a burden to society and have violated the constitutional rights of citizens of Indonesia , with the consideration of the judge granted a judicial review of Article 32 of the Constitution of 1945 NRI . On the other hand the overall authority transferred to the Office of Population and Civil Registration . From the results of this study the authors found a few things about the result of the decision of the Constitutional Court of the late birth certificate services one of which is the increasing number of the reporting of birth certificates after the Constitutional Courts decision , it is a major consequence of a decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XI/2013 particularly to services that occurred in the Department of Population and Civil Registration Malang . Besides, the enactment of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 also result in the behavior of the public to perform its obligations to the population , especially regarding the registration of birth certificates are interpreted as acquired rights of citizens regarding the recognition and legal protection in accordance with the Constitution of the Year NRI In 1945 , the Child Protection Act and Law of Human Rights . In addition to the increasing number of people who report that there are also barriers faced by agencies that one of them is the lack of human resources or personnel , as well as the persistence of indiscipline in the society complements the essential requirements set forth by the agency . So to overcome these obstacles Malang Government seeks to educate people around the Village Malang in the form of education and socialization are structured to give an understanding to the public regarding the procedure to report the birth certificate after the late Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 , and follow Acceleration Programme 2015 birth certificate in order to minimize the delay in the reporting of birth certificates , especially in Malang .
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/62/051402122 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 27 Mar 2014 10:47 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 02:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112070 |
Preview |
Text
SKRIPSI_DEVI_NOVITA_SARI_105010101111053.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |