Merlian, Desemti Wahyu (2014) Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Study Di Dinas Pasar Kota Malang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Malang, dan untuk mengetahui, menemukan, serta menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kota Malang dalam Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, serta upaya yang dilakukan Dinas Pasar Kota Malang dalam menangani hambatan tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi di Dinas Pasar Kota Malang dan diambil dari para pedagang pasar di Pasar Oro-oro Dowo dan Pasar Mergan Kota Malang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Malang terhadap pemberdayaan pasar tradisional di Kota Malang belum optimal karena terdapat hambatan – hambatan yang ada di lapangan. Hambatan tersebut antara lain karena kurangnya kesadaran diri dari para pedagang pasar tradisional, lokasi pasar tradisional yang kurang strategis, kurangnya anggota dalam menjalankan pemberdayaan pasar tradisional, dan kurangnya pengalokasian dana. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar Kota Malang kedepan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang pasar tradisional, memilih lokasi strategis untuk mendirikan pasar tradisional, meminta tambahan personil yang kepada Badan Kepegawaian Daerah, menjadikan anggaran ke Pemerintah Kota agar menjadi skala prioritas.
English Abstract
This research aims to find out and analyze Article 18 regulation of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 in 2012 About management and empowerment of traditional market in the city of Malang, and to find out , discover, and analyze the obstacles faced by The Poor in the Town market of the implementation of Article 18 regulation of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 in 2012 About the management of traditional Markets and empowermentefforts are being made, as well as The Market town of Malang in addressing these obstacles. This research was carried out with methods of juridical sociological approach. Which bases its research on applicable regulations and are also linked to the fact that happened on the field. The Data used are the primary data and secondary data obtained by means of interviews, observation and documentation in The Market town of Malang teken from market traders in the market Oro-oro Dowo Mergan market and Malang. The results of this research explains that the Implementation of article 18 regulation of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 in 2012 About management and empowerment of traditional markets conducted by the Office of the market town of Malang on the empowerment of traditional market in the city of Malang not optimal because there are barriers the barriers that exit in the field. These obstacles, among others because of lack of self aweareness of traders in traditional markets, the traditional market of less strategic, lack of members in carrying out the empowerment of traditional markets and the lack of allocated funds. The efforts made The Market town of Malang to the fore in overcoming obstacles is by providing socialization to traditional market traders, choose a convenient location to erect the traditional market, ask for additional Staffing Agency personnel to the area, bringing the budget to the City Government to because the priority scale.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/42/051402037 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Mar 2014 08:14 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 01:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112047 |
Preview |
Text
IMG.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
IMG_0001.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text
IMG_0002.pdf Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text
IMG_0003.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_1.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |