Purwita, IntanYunasri (2014) Unsur Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 686k/Pid.Sus/2007 Dengan Terdakwa Hi. Amir Piola Isa). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat Indonesia saat ini, telah memberi ruang gerak korupsi secara masif, berkembang pesat dan terstruktur dalam berbagai aspek kehidupan. Korupsi telah menjadi kultur di dalam birokrasi pemerintahan dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam suatu kegiatan pengelolaan keuangan negara maupun pengelolaan keuangan daerah, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Maraknya tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada kerugian keuangan Negara juga terjadi di Provinsi Gorontalo,yang dilakukan oleh Ketua DPRD Gorontalo. Perkara tersebut telah melalui tahapan upaya hukum Pengadilan Negeri, kemudian upaya Banding pada Pengadilan Tinggi, dan Kasasi pada Mahkamah Agung (MA). Namun dalam pertimbangan MA terdapat perbedaan pandangan mengenai unsur kerugian keuangan Negara. Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penulisan karya tulis ini, yaitu: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung tentang unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Koupsi a/n Amir Piola isa? (2) Bagaimana pertimbangan hakim agung dalam dissenting opinion terhadap unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana korupsi a/n Amir Piola isa? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang penulis peroleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi Sistematis, dengan menafsirkan dan menghubungkan undang-undang yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat,jadi sejak uang dikeluarkan pada tahun 2002 maka sejak itulah Negara mengalami kerugian, dan keuangan Negara baru dipulihkan sejak uang tersebut secara riil dikembalikan pada tahun 2004. Sedangkan terhadap dissenting opinion, kurang tepat kiranya Dissenting Opininion tersebut, karena unsur kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi berbeda dengan Undang-undang BPK. Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi bersifat potensiil, sedangkan dalam kebijakan BPK mengacu pada perbuatan materiil, maka walaupun kerugian terssebut dikembalikan kepada Negara dan keuangan Negara telah dipulihkan namun tidak dapat menghapuskan tindak pidana seperti yang tertera pada pasal 4 UU PTPK.
English Abstract
The social, economic and political Indonesian society today, has given space for massive corruption, growing rapidly and structured in various aspects of life. Corruption has become a culture in the bureaucracy of government using its authority in a state of financial management activities and financial management area, resulting in losses to the state. Many corruption over the abuse of authority that have an impact on the States financial losses also occurred in Gorontalo province, which is conducted by the Chairman of the Gorontalo Parliament. The case has been through the stages of legal action the District Court, then the efforts of Appeal of the High Court and Cassation the Supreme Court (MA). However, in consideration of MA are different views regarding the elements of the States financial losses. Based on that, there is a formulation of the problem to be studied in the writing of this paper, namely: (1) What is the basic consideration of the judges of the Supreme Court of the elements of state’sfinancial losses in state in the case of corruption crime in the name of Amir Piola isa? (2) How is the consideration of Supreme Court justices in a dissenting opinion against the elements of the States financial losses in case a corruption Crime in the name of Amir Piola isa? This research use the method of juridical normative, a method that use approach to legislation (statute approach) and case approach. Primary legal materials, secondary and tertiary authors obtained will be analyzed using the techniques of interpretation Systematic analysis, by interpreting and connecting the relevant legislation. According on the results the research authors obtained an answer, the existence of corruption simply by fulfilling the elements of a criminal act that has been formulated not by the occurrence of consequences, so that since the money was issued in 2002, the country suffered a loss since then, and restored state finances since the money is returned in real terms in 2004, while the dissenting opinion , dissenting opininion presumably less precise , because the elements of financial losses in the State of Corruption Act is different from the CPC . Financial losses in the state corruption is potential , whereas the CPC policy refers to the act of material , then despite the loss terssebut returned to the State and the State finances have been restored but can not eliminate any of the offenses listed in section 4 of law on corruption.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/388/ 051502946 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 23 Apr 2015 15:41 |
| Last Modified: | 23 Apr 2015 15:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112034 |
Actions (login required)
 |
View Item |