Heryndra, MFadra (2014) KajianYuridisKriteriaTentang “PersonilPengendaliKorporasi” Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Personil Pengendali Korporasi adalah subjek hukum pidana terbaru yang berasal dari pertanggungjawaban pidana korporasi dan merupakan terobosan baru dalam memecahkan permasalahan tindak pidana korporasi. Subjek hukum ini pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Sangat disayangkan, perumusan dari Personil Pengendali Korporasi tidak diikuti tentang pengaturan yang lebih jelas dalam menentukan siapa Personil Pengendali Korporasi tersebut. Perbedaan dari pengaturan pemidaan dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjeknya juga menjadi hal yang dilema dalam hukum pidana karena bisa menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menentukan kriteria dari subjek Personil Pengendali Korporasi dan memberikan solusi dari perbedaan pemidaan peraturan perundangan-undangan yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum.Jenis metode penelitian yang dilakukan oleh peniliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan statute approach dan comparative approach. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penilitan yang dilakukan peniliti kali ini adalah dengan cara pengumpulan bahan dokumentasi bahan hukum terkait dan kepustakaan. Lebih lanjut, teknik analisa bahan hukum yang dilakukan peniliti adalah dengan melakukan penafsiran hukum gramatikal agar memudahkan peneliti untuk menjawab rumusan-rumusan masalah dari penelitian kali ini. Dari penelitian yang dilakukan oleh peniliti, didapatkanlah hasil bahwa kriteria personil pengendali korporasi adalah (1) adalah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam korporasi sebagai contoh adalah pemilik saham mayoritas, (2) adalah orang yang memberikan kekuasaan pada orang lain untuk memiliki saham dalam sebuah korporasi, dan (3) selalu diwakilkan oleh orang lain dalam korporasi. Kemudian implikasi yuridis dengan adanya perbedaan dari pengaturan pemidaan korporasi dari peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan peniliti menyarankan perlu adanya penyelarasan peraturan pemidanaan dari undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum.
English Abstract
Personil Pengendali Korporasi is the newest subject in criminal law comes from corporate liability and a breakthrough to solve cases of criminal corporate law This subject of law was formulated for the first time in Act no.8 year 2010 about Eradication and Prevention of Money Laundering. Unfortunetally, the formulation of Personil Pengendali Korporasi has not being followed with further explanation to determine it. The differentiation in the punishment of corporate liability among acts which regulate the corporate liability is also being a dilemma in criminal law which could make uncertainty of law. This study was meant to determine the criteria of Personil Pengendali Korporasi and to give solution of the differences of the punishment of corporate liability which regulate the corporate liability among acts which make any uncertainty of law.Kind of study that author used was qualitative study with statute approach and comparative approach.as the approaching method. Data collection techniques that is used in this study is by collect books and any documentations which related to the study of corporate liability. Furthermore,legal materials analysis techniques is using grammatical interpretation to help the author to answer the questions of legal issues. From the study, the author has already obtain the criteria of PersonilPengendaliKorporasithere are (1) is the supreme authority in the corporation as an example is the majority shareholder,(2) is a person who gives authority to another person to hold shares in a corporation, and (3) is always represented by others in the corporation. Then the juridical implications of the differences in regulation corporate punishment of the legislation could lead to legal uncertainty and Author suggest the need for alignment of the penal laws of the laws that regulate the corporation as a legal subject.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/373/051501901 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 06 Mar 2015 15:51 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 04:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112019 |
Preview |
Text
COVER_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
daftar_isi_dsb_fix.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_FINAL.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |