Sayuti, Agung HonestaYuristyan (2014) Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Berbasis Good Village Governance. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan di sahkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan peluang sekaligus tantangan dalam membangun kesejahteraan rakyat. Pergeseran kedudukan desa dan menguatnya kewenangan desa berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Selain itu poin yang menjadi perhatian ialah desa diberikan kewenangan untuk mengelola 10% (sepuluh persen) dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Desa dihadapkan pada tantangan, diantaranya potensi persoalan politik yang semakin luas, salah satunya berkaitan dengan proses politik perebutan jabatan kepala desa. Dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berupa dana perimbangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga diperkirakan akan memicu pihak-pihak yang memiliki potensi untuk memperebutkan jabatan kepala desa termasuk jabatan perangkat desa secara tidak sehat. Di sini akan muncul berbagai persoalan seperti halnya persoalan yang ada pada pemilihan kepala daerah yaitu masalah money politic yang muncul dalam bentuk transaksi suara. Salah satu dampak negatifnya adalah masuknya korupsi ke desa-desa. Kasus korupsi selama ini terjadi di beberapa desa tertentu. Misalnya di Garut yang melibatkan korupsi masal kepala desa dan kasus di Malang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi desa dalam bingkai kemandirian desa tersebut diperlukan berbagai langkah strategis. Salah satunya yakni yang paling krusial adalah menyempurnakan sistem pengawasan pemerintahan desa dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Pengawasan tersebut merupakan instrumen yang diharapkan mampu mengawal fungsi pemerintahan yang mandiri untuk mewujudkan good village governance (tata kelola pemerintahan desa yang baik). Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana konstruksi sistem pengawasan pemerintahan desa sebelum dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? (2) Bagaimana rekonstruksi sistem pengawasan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbasis prinsip good village governance? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, xvii dan tersier yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum dari konstitusi dan undang-undang di negara perbandingan, undang-undang dasar, undang-undang, dan putusan mahkamah konstitusi di Indonesia yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Selain itu teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan ialah metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang ada bahwa konstruksi sistem pengawasan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta aturan pelaksananya membangun sistem pengawasan struktural, karena disebabkan desa berada di bawah pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, kedudukan BPD melemah dan rendahnya partisipasi masyarakat. Adapun konstruksi sistem pengawasan pemerintahan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa didudukkan sebagai pemerintahan yang berada di wilayah pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehingga pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan sebagai bentuk mendorong kemandirian desa, peningkatan kapasitas desa dengan memberikan pedoman secara umum. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menguat, yakni kembalinya proses pengawasan secara politik oleh BPD kepada kinerja Kepala Desa. Disisi lain masyarakat dapat meningkatkan peran partisipasinya dengan turut serta aktif dalam musyawarah desa. Rekonstruksi sistem pengawasan pemerintahan desa ke depan perlu dibangun atas dasar paradigma good village governance, meliputi: (a)Strategi pendampingan dan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan desa (b).Optimalisasi fungsi pengawasan BPD dengan : (1)Membangun hubungan pola kemitraan antara Kepala Desa dengan BPD;(2) Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan BPD dalam mengawal perencanaan dan penganggaran; (3) Mengokohkan peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; (4) Memperkuat musyawarah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan demokratisasi desa; (c) Membangun sistem pengawasan yang efektif dan integratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui koordinasi dan harmonisasi kewenangan lembaga pengawasan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pengawasan
English Abstract
In this paper, the authors raised the Reconstruction of Village Government Surveillance System Based on Law Number 6 of 2014 on Principle-Based Rural Village Good Governance. The choice is motivated by the theme in sahkannya Law No. 6 In 2014 on the village that provide opportunities and challenges in building the peoples welfare. Shifting the position of the village and the strengthening of the authority of the village is based on the principle of recognition and subsidiarity. In addition it points to the attention of the village is given the authority to manage the 10% (ten percent) of total State Budget (Budget). The village is faced with challenges, including the potential for wider political issues, one of which relates to the political process of the struggle for the post of village head. With the Village Fund Allocation (ADD) is a fund balance of 10% (ten percent) of the State Budget (Budget). So that is expected to lead to the parties that have the potential to compete for the post of head of the village including the village office is not healthy. Here will display a variety of problems as well as problems that exist in the local elections that problem of money politics that emerged in the form of voice transactions. One of the negative impact of corruption is the entry to the villages. Corruption cases had occurred in some villages. For example, in Garut mass corruption involving the village head and the case in Malang. One reason is the lack of oversight and transparency in village governance. Therefore, in order to support the implementation of bureaucratic reform in the rural village of frame independence is necessary strategic steps. One of them is the most crucial is perfecting the system of village government supervision by promoting the principles of transparency, participation, and accountability. Supervision is an instrument that is expected to oversee the function of self-government to realize good governance village (village governance is good). Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How the construction supervision system of village administration before and after the enactment of Law No. 6 of 2014 on the Village? (2) How is the reconstruction of the village government supervision system based on Law No. 6 of 2014 on the village of village-based principles of good governance? Writing this paper uses the method of normative juridical approach legislation (statute approach), approaches the concept (conseptual approach), and the approach to the case (case approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the authors will be analyzed using descriptive analysis technique is a xix method of analysis of legal materials by determining the content or meaning of the rule of law of the constitution and laws of the country comparison, constitutions, laws -undang, and the decision of the constitutional court in Indonesia are used as a reference in resolving legal issues that become the object of study. Besides legal materials analysis techniques that I use is a method of analysis that is conceptually integrative and likely to be directed to find, identify, process, and analyze legal materials to understand the meaning, significance, and relevance. From the results of research by the above method, the authors obtained answers to the problems existing law that the construction supervision system of village government under Law No. 32 of 2004 on Regional Government and its implementing rules establish structural monitoring systems, mainly because the village is under the local government district / city. In addition, BPD weakened position and low community participation. As for the construction supervision system of village administration according to Law No. 6 In 2014 on the village, the village is placed as the government is in the local government areas, the district / city. So the village government supervision carried out as a form of encouraging independence of the village, village capacity to provide general guidance. Oversight function Consultative Body (BPD) gained, namely the return of the political supervision by the BPD to the village chiefs performance. On the other hand can enhance the role of community participation by actively participating in the meetings. Reconstruction of government surveillance systems need to be built next to the village on the basis of good village governance paradigm, include: (a) strategy advisory and capacity building and performance of village administration apparatus (b) .Optimalisasi oversight function with BPD: (1) Establish a partnership relationship between Village Head with BPD; (2) Optimizing Control Functions BPD in guarding the planning and budgeting; (3) strengthen the role and function of BPD in village governance; (4) Strengthening community meetings to increase community participation in order to realize the democratization of the village; (c) Establish an effective monitoring system and integrated in village governance through coordination and harmonization of supervisory authority of institutions, so there is no overlapping of authority control.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/371/051501899 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 09 Mar 2015 10:54 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 04:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112017 |
Preview |
Text
SKRIPSI-AGUNG_HONESTA-105010107111133.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |