Putra, Eka WidyaAdi (2014) Penentuan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Lelang Eksekusi Benda Jaminan Tidak Bergerak Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kuhperdata (Analisis Yuridis Putusan Perkara Pengadila. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penulisan skripsi ini, Penulis membahas mengenai proses penentuan unsur perbuatan melawan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan pembatalan lelang benda jaminan tidak bergerak berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, dengan fokus pada kajian Putusan Nomor: 132/Pdt.G/2004/PN.Jkt. Pst. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana proses penentuan unsur perbuatan melawan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan pembatalan lelang benda jaminan tidak bergerak berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata pada perkara Nomor: 132/Pdt.G/2004/PN.Jak Pst? (2) Bagaimana implikasi hukum dari adanya suatu pembatalan lelang terhadap hak-hak dan kewajiban para pihak dalam lelang tersebut? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Selanjutnya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi dan analisis deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terdapat suatu kekeliruan hakim dalam melakukan suatu penafsiran hukum pasal 1365 KUHPerdata yang menyebabkan proses pembatalan lelang tersebut tidak memiliki legal standing yang kuat dan ratio legis yang sifatnya bias. Implikasi selanjutnya adalah status objek lelang dan hak-hak pembeli lelang menjadi tidak jelas. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka perlu segera dilakukan suatu reformasi peraturan lelang nasional yang lebih menjamin hak-hak dari para pihak yang terlibat dalam lelang, mengingat bahwa hingga saat ini Indonesia masih menggunakan Peraturan Vendu Reglement yang merupakan peraturan warisan kolonial Hindia Belanda, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan realita dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.
English Abstract
On the writing of this thesis, the author discusses about the legal interpretation concepts that used by the judge in resolving legal issues related to a lawsuit about cancellation of auction immovable collateral objects on the basis of the existence of an act against the law, with a focus on the study of juridical decision number: 132/Pdt.G/2004/PN.Jkt. Pst., where the decision declares the execution of the auction is void. It is explained that in the process of implementation of the auction, the auction sellers and buyers have done a deed against the law to the detriment, so it cause the auction being deformed. Based on the main topic above, the writing of this thesis discuss several problems: (1) how the process of determining element illegal actions that used by the judges based on article 1365 KUHPerdata in resolving the case of auction cancellation lawsuit number: 132/Pdt.G/2004/PN.Jkt. Pst.? (2) How the legal implications of the presence of auction cancellation against rights and obligations of the parties in the auction? This thesis using juridical normative method with statue approach and case approach method. Furthermore, the primary, secondary and tertiary law materials that obtained by author will be analyzed by interpretation analysis technique and descriptive analytical technique. Based on the results of the study with the method above, the author finds answers to existing problems, that there is some confusion in the interpretation of a judge ruling on Article 1365 KUHPerdata which led to the cancellation of the auction process that does not have the legal standing. Further implications are status auctions objects and auction buyers ‘s rights became indistinct. Addressing the things mentioned above, it needs to be immediately to change the Indonesia auction regulation which guaranteed the rights of the parties involved in an auction. Also remember until now, Indonesia currently using Vendu Reglement as an auction regulation that formed by Netherlands East Indies Colonial, so it is no longer appropriate with the reality and needs of the Indonesian Society.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/37/051402017 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 19 Mar 2014 15:48 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 04:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112015 |
Preview |
Text
Halaman_Surat_Pernyataan_Keaslian.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Halaman_Pernyataan_Persetujuan_Publikasi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Peraturan_Menteri_Keuangan_Nomor_40-07-2006_tentang_Petunjuk_Pelaksanaan_Lelang.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Surat_Penetapan_Pembimbing_Skripsi.pdf Download (8MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |