Savitri, Tanty (2015) Pengambilalihan Perseroan Terbatas Bidang Penyiaran Sesuai Hukum Positif Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Bidang Penyiaran Sesuai Dengan Hukum Positif Indonesia. Pilihan tema ini dilatar belakangi adanya kekosongan hukum pengaturan pengambilalihan pada undang-undang no. 32 tahun 2002 dan mengakibatkan tumpang tindih penggunaan peraturan dengan undang-undang no. 40 tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana perbandingan pengambilalihan perseroan terbatas bidang penyiaran menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran? (2) Bagaimana alternatif penyelesaian kasus pengambilalihan yang terjadi pada PT. NET Mediatama Indonesia dengan PT. TV Anak Spacetoon dalam lingkup Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Melalui metode penelitian ini, peneliti menggunakan undang-undang menjadi sentral penelitian dan mengkaji dengan memberikan perbandingan antara kedua peraturan perundang-undangan. Dari rumusan masalah diatas, peneliti memperoleh jawaban atas perbandingan yanitu terdiri dari beberapa persamaan dan perbedaan dengan aspek pembeda antara lain istilah, objek, kebolehan pengambilalihan, akibat hukum, mekanisme perizinan, instansi terkait terhadap pelaksanaan pengambilalihan, pihak yang mengajukan keberatan dan penyelesaian konfllik pengambilalihan. Pembolehan pengambilalihan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 diatur pada pasal 18 tentang pemusatan kepemilikan. Dan tentang pindahtanganan izin penyelenggara penyiaran yang menjadi objeknya sebagai akibat dari pengambilalihan. Pengambilalihan pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 dimaknai dengan pengambilalihan atas saham yang dikeluarkan dan/atau yang akan dikeluarkan. PT penyiaran dapat melakukan pengambilalihan saham seperti PT pada umumnya namun yang terjadi izin penyelenggara penyiaran atas lembaga penyiaran pun ikut beralih karena adanya pengendalian saham akibat dari pengambilalihan. Alternatif Penyelesaian dilakukan secara mediasi dengan meminta klarifikasi pada pihak yang bersangkutan
English Abstract
This Research Was Done Because Of The Overlap Of The Rule Of Law On The Acquisition On Broadcasters And Vacuum Of Law On Law Of Broadcast. The Laws That Be Central Of This Research Are Law No. 40 Year 2007 About Limited Company And Law No.32 Year 2002 About Broadcast. Broadcasters Can Do Acquisition On The Holdings Company. The Impact Of Acquisition Is Controlling Another Company That They Share Of Part Of The Company. This Condition Give A Impact To Broadcasters Is Diversion Of The License Of Broadcasting. Therefore, This Research Attempt To Analyze (1) The Comparison Of Acquisition On Law No. 40 Year 2007 About Limited Company And Law No. 32 Year 2002 About Broadcast And (2) Give The Alternative Dispute Resolution On Case Of Acquisition Broadcasters According Case Of Acquisition PT. NET Mediatama Indonesia With PT. TV Anak Spacetoon. Result Of This Research, The Observer Find A Comparison On Two Of Laws Of The Acquisition. The Comparison Are Meaning Of Acquisition, License Of Acquisition, Authorized Institutions, Persons That Give A Complainant, Process Of Acquisition, Impact Of Acquisition And Alternative Dispute Resolution. The Alternative Dispute Resolution To Find A Result Of The Case Of Broadcasters Acquisition Is Apply The Principle Of Make The Laws That Is Lex Speciale Derogat Legi Generalie. The Principle Give A Speciality To Law No. 32 Year 2002 To Solve Of Broadcasters Cases. Cases Of Broadcasters Acquisition Give An Impact On Diversion Of The Broadcast License. A Diversion Of The Broadcast License Is Strike The Rule Of Law Of Broadcast Which The Statemen Is Broadcast License Cannot Transferable To Anyone. The Transferable On This Case By Buying Transaction, Selling Transaction, Rent Transaction And Others Thing That Can Be Changed The Ownership Of Broadcasters License.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/355/051500169 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 15 Jan 2015 08:37 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 03:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111999 |
Preview |
Text
SKRIPSI_Lengkap.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |