Tindakan Spionase Melalui Penyadapan Antar Negara Sebagai Cybercrime

Zulkarnain, Rofi`a (2014) Tindakan Spionase Melalui Penyadapan Antar Negara Sebagai Cybercrime. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru. Kejahatan yang berhubungan dengan teknologi atau cybercrime yang merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya ( cyberspace ) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Dalam kondisi seperti ini, dimana hubungan antar negara sudah jauh lebih mudah dari sebelumnya, suatu negara dapat mengalami permasalahan dengan negara lain. Salah satu m asalah yang sedang terjadi saat ini adalah masalah spionase melalui penyadapan oleh Australia. Mudah diputuskan apabila subjek dan objek spionase merupakan individu atau kelompok dalam satu negara dengan catatan bahwa spionase melaui penyadapan merupakan suatu cybercrime dari negara bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat perumusan masalah: (1) Apakah tindakan spionase melalui penyadapan antar negara termasuk sebagai c ybercrime ? (2) Bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi tindakan spionase melalui penyadapan antar negara seperti yang telah dilakukan Australia? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) . Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara depkriptif kualitatif . Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Tindakan Spionase Melalui Penyadapan Antar Negara dilihat dari beberapa karakteristik cybercrime terhadap spionase dan penyadapan, maka spionase melalui penyadapan dapat dikategorikan sebagai cybercrime. Karakteristik yang pertama Unauthorized access atau akses tidak sah, kegiatan spionase merupakan kegiatan yang Non-violance (tanpa kekerasan), Sedikit melibatkan kontak fisik (minimize of physical contact ), menggunakan peralatan (equipment ), teknologi, dan memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global, Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejah atan konvensional. Selain itu berdasarkan bentuk dari cybercrime maka penyadapan dapat masuk di beberapa bentuk seperti; Unauthorized Access to Computer System and Service , Cyber Espionage , Infringements of Privacy , Cyber-stalking , Illegal Access, dan Illegal Interception. Berdasarkan hukum nasional Indonesia, Australia melanggar hukum nasional Indonesia. Namun, dalam permasalahan ini tidak dapat begitu saja menerapkan hukum nasional meskipun tindakan yang dilakukan Australia adalah melanggar hukum nasional. Selain dengan penyelesaian melalui penyelesaian diplomatik. Persoalan antar negara ini juga dapat diselesaikan melalui Mahkamah Internasional.

English Abstract

Globalization and information technology had an impact on the emergence of various new forms of crime. Crimes-related technology or cybercrime refers to a crime related to cyberspace and crime that uses computers. Under these conditions, in which relations between states are more easily than before, a states may experience problems with others. One of the problems happening now is the problem of act of espionage by interception by Australia. If is easily decided when the subject and object of espionage is an individual or group in the state with a note that act of espionage by interception as cybercrime in related states. Therefore, the author attempt to analyze; (1) Is the act of espionage by interception between statess categorized as cybercrime? (2) How Indonesias efforts to resolve the acts of espionage by between states such based on Indonesia v. Australia case? The method used in this research is a normative juridical with statute approach and case approach. Legal materials were analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of the study, the author obtained answers to the current problems that The Act of Espionage by Interception Between States analyzed from some of the characteristics of cybercrime to espionage and interception, the espionage by interceptin can be categorized as cybercrime. The first characteristic Unauthorized access or unauthorized access, non-violance, minimize of physical contact, use of equipment, technology, and utilizing telematics networks (telecom, media and informatics) globally, act resulted in loss of material and immaterial (time, value, service, money, goods, self-esteem, dignity, confidentiality of information) which tend to be larger than the conventional crime. It’s also based on the form of cybercrime then interception can fit in several forms such as; Unauthorized Access to Computer Systems and Service, Cyber ​​Espionage, Infringements of Privacy, Cyber​​-stalking, Illegal Access, and Illegal Interception. Under the Indonesian national law, Australia violated national laws of Indonesia. however, in this case cannot simply implement national laws despite the action taken by Australia is unlawfull. In addition to the resolution of a diplomatic settlement. The case between states can also be solved by the International Court of Justice.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2014/353/051500131
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hasbi
Date Deposited:	14 Jan 2015 09:57
Last Modified:	19 Sep 2023 06:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111997

	Text BAB_I.pdf Download (1MB)
	Text BAB_III.pdf Download (1MB)
Preview	Text BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR_ISI_-_RINGKASAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Rofi`a Zulkarnain.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item