Anggara, Ganjar Prima (2014) Transformasi Model Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2019 Pasca Putusan Mk Nomor 14/Puu-Xi/2013,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan instrumen penting untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pemilik kedaulatan di Negara Indonesia adalah rakyat, yang juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada kondisi lain, pemberlakuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ternyata dinilai bertentangan dengan UUD oleh berbagai elemen. Diantaranya terdapat dalam Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Oleh karena itu, ketentuan pasal-pasal yang dinilai bertetangan tersebut selanjutnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan yakni Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Analisis putusan tersebut memang harus diteliti dengan komperhensif, sehingga antara hasil putusan dan aplikasi lapangan mampu sejalan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute-approach), Pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan analisis Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim dan analisis pembaharuan hukum dalam model alternatif pengaturan pemilu serentak kedepan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terdapat tiga bagian pokok yang dibahas yakni : 1) pemberlakuan pemilu serentak; 2) Sistem Presidential Treshold; 3) Pemberlakuan putusan dilaksanakan pada tahun 2019. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan ulang yang komprehensif terkait pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraaannya. Mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 agar dalam menyelenggarakan pemilu kedepan tidak terjadi kekosongan hukum. Saran yang dapat disampaikan penulis, bahwa persiapan pemilu serentak kedepan, harus mulai disusun sesegera mungkin yang juga butuh dukungan berbagai elemen didalamnya dalam rangka untuk memperbaiki demokrasi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
English Abstract
General Election is an important instrument to embody the sovereignty of the people. Article 1 (2) UUD 1945 states that the sovereignty vested in the people and carried out according to the Constitution. Owner sovereignty in Indonesia is rakyatUndang-Law Number 42 Year 2008 concerning the election of the President and Vice President are part of them. In other cases, the application of Articles in Law Number 42 Year 2008 on the Election of President and Vice President of turns rated unconstitutional by various elements. Among contained in Article 3 Paragraph (5), Article 9, Article 12 Paragraph (1) and (2), Article 14 paragraph (2), and Article 112. Therefore, the provisions of articles that assessed the bertetangan subsequently submitted to Constitutional Court and generate Court Decision No. 14 / PUU-XI / 2013, which partially granted the petition filed by the Article 3 Paragraph (5), Article 12 Paragraph (1) and (2), Article 14 paragraph (2), and Article 112. analysis of the decision had to be examined comprehensively, so that between the verdict and field applications capable line. This study uses the normative juridical approach, statute-approach, conseptual approach, and the comparative approach, uses primary, secondary, and tertiary legal materials, which is obtained by the authors will be analyzed using analysis legislation and regulations ruling Justice and law reform in the analysis of alternative models simultaneously setting the next election. The results showed that in the legal considerations of Court verdict No. 14/ PUU-XI/2013, there were three key covered are: 1) the application of concurrent elections; 2) Presidential System Threshold; 3) The implementation of the constitutional verdict No. 14 / PUU-XI / 2013 will be implemented in 2019. Therefore, it needs a comprehensive rearrangement related to elections for president and vice president and general elections for the DPR, DPD, and various regulations relating to its implementation. Start of amendments to the Law of 1945, Act surrogate Law No. 42 Year 2008 on General Election of President and Vice President, Law No. 8 of 2012 in order to hold elections in the future is not a legal vacuum. Suggestions from the author, that the concurrent elections, should be prepared as soon as possible and arranged everything which also need the support of the various elements in order to improve the democratic and constitutional system in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/344/051500038 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 06 Jan 2015 08:56 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 02:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111987 |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Cover_+_Isi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
RINGKASAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |