Yulinanto, Ardy (2014) Tanggung Jawab Negara Penyewa Personil Private Military Company Dalam Konflik Bersenjata Di Mesir Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan penggunaan personil Private Military Company oleh pemerintah Mesir berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya indikasi pelanggaran atas hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia yang dilakukan oleh para personil PMC di Mesir, Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah tindakan yang dilakukan para personil PMC di Mesir tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional? (2) Bagaimana tanggung jawab Mesir sebagai Negara penyewa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para personil PMC tersebut berdasarkan hukum humaniter internasional? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode normative dengan metode pendekatan undang-undang ( Statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mengaitkan pada asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, dan menganalisis isi dari konvensi-konvensi atau peraturan yang berkaitan dengan judul pembahasan yang akan dibahas penulis dan dengan ditunjang beberapa literature hukum internasional. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat pelanggaran dalam penggunaan private military company dalam konflik bersenjata di Mesir. Pelanggaran yang dilakukan para personil PMC yang disewa oleh pemerintah Mesir, yaitu melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata, hingga jatuhnya korban luka hingga tewas dari masyarakat sipil. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh personil PMC tersebut, dapat dikategorikan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan ( crime against humanity ), dimana kondisi Mesir ketika itu sedang terjadi konflik non-internasional. Mesir sebagai Negara penyewa diwajibkan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh para personil PMC, bentuk tanggung jawab Mesir dapat berupa mengadili para personil PMC yang melakukan pelanggaran dan memberikan ganti rugi kepada para korban baik berupa rehabilitasi.
English Abstract
In this thesis, the author raised the issue of the use of private military company personnel by Egyptian government based on international humanitarian law. The choice the theme for this thesis backgrounder there is indicated violation of international humanitarian law and human rights conducted by the personnel of PMC in Egypt. Based on it above, this thesis raised the formulation of problem : (1). Whether the act of PMC personnel in Egypt has been in accordance with the provisions of international law? (2). How responsibility of Egypt as contracting state on the violations committed by PMC personnel based on international humanitarian law? Then the writing of this thesis used the method of normative with a statute approach and a case approach. The primary, secondary, and tertiary uses the technique of qualitative by associating principle of law on associated with problem related to the issue, and analyze from convention or the regulations pertaining to the title issue will be discussed with literature supported by some international law From the researcher with a method above, the writer obtain answer to the existing problem that there is a breach in the use of private military company on armed conflict in Egypt. The violations committed by personnel of private military company hired by Egyptian government, namely of aggravated assault on civil society unarmed. The form of violations committed by the PMC personnel, can be categorized as a crime against humanity, where the condition of Egypt when it is occurring non-international conflict. Egypt as a contracting state was bound in charge of the regulation breaking by the PMC personnel. A form of responsibility of Egypt can include prosecute the PMC personnel who committed an offense and give compensation to victims of both in form of rehabilitation.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/340/051408334 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 02 Jan 2015 10:16 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 02:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111984 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Bab_Semua.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Cover_Skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Daftar_Isi_dkk.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |