Atika, Maghfiro (2014) Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang N Omor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP) karena dilatar belakangi oleh timbulnya krisis kepercayaan pada KSP akibat lemahnya manajemen dan rendahnya partisipasi anggota KSP dalam pengawasan sehingga koperasi rentan terhadap penipuan yang merugikan anggotanya, terkait dengan hal tersebut dalam Pasal 94 UU No. 17 Tahun 2012 pemerintah wajib membentuk lembaga penjamin seperti dalam perbankan untuk meningkatkan kepercayaan. Penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana kedudukan lembaga penjamin simpanan pada koperasi simpan pinjam (LPS KSP) berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian? (2) Bagaimana hubungan antara lembaga penjamin simpanan pada koperasi simpan pinjam (LPS KSP) dengan lembaga penjamin simpanan (LPS) pada perbankan?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut. Penulis berupaya untuk menetapkan sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut, sehingga penulis dapat menafsirkan kedudukan LPS KSP dalam Pasal 3 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP. Berdasarkan hasil penelitian, dalam Pasal 94 Undang-undang Perkoperasian pemerintah wajib membentuk LPS KSP, namun pengaturan mengenai kedudukan LPS KSP diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum terbentuk, tetapi sesuai dengan Pasal 3 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP, LPS KSP merupakan lembaga independen diluar perangkat organisasi koperasi, termasuk lembaga Negara yang berstatus badan hukum publik karena diadakan oleh kekuasaan umum, sebab dalam melaksanakan tugasnya LPS KSP mempunyai wewenang yang mengikat secara publik. Terkait dengan pertanggung jawaban LPS KSP kepada menteri, maka dalam struktur ketatanegaraan RI kedudukan LPS KSP ada dibawah kementrian perkoperasian. Kedudukan LPS KSP terhadap KSP yaitu sebagai badan hukum yang memberikan jaminan simpanan berdasarkan pola hubungan transaksional seperti pada perusahaan asuransi, dikatakan sebagai perusahaan asuransi karena berkaitan dengan premi dan klaim, mencari keuntungan dengan melakukan investasi (sesuai teori badan hukum “Harta kekayaan bertujuan”). LPS dan LPS KSP tidak ada hubungan sebab yang berperan dalam menentukan kebijakan LPS KSP adalah menteri perkoperasian sehingga LPS KSP langsung bertanggung jawaban kepada menteri, sedangkan pada LPS perbankan arah kebijakan
English Abstract
In this minor thesis, the authors raise title about Deposit Insurance Agency Position In Credit Unions (LPS KSP). Based on the background of the crisis of confidence to KSP because weak management and low the participation from the members of KSP on supervision so that cooperatives vulnerable to fraud detrimental members, related with that things on article 94 act number 17 year 2012 government must form LPS KSP like on banking to increase trust. Authors raise the formulation of the problem: (1) How does the position of the deposit insurance agency cooperatives (LPS KSP) based on act number 17 year 2012 regarding cooperatives? (2) How is the relationship between deposit insurance institutions on savings and credit cooperatives (LPS KSP) by the deposit insurance agency (LPS) in banking?. This minor thesis uses the method with the normative juridical approach and comparative law approach. Primary legal materials analyzed using grammatical interpretation is the interpretation according to the grammar in accordance with what is written explicitly in the rule, in this interpretation of events the author seeks to establish something that concerns about the clarity of understanding of the intended meaning expressed by the rules , so the writer will interpret the provisions of LPS KSP on article 3 in the Draft Regulation of the Republic of Indonesia About LPS KSP. Based on the research, on article 94 Act of Cooperative Government must form a LPS KSP, but the rules about position of LPS KSP be regulated on Government Regulation that until now yet to form, but appropriate with article 3 draft of Regulation of the Indonesia Republic. LPS KSP an independent agency outside of the cooperative organization including state agency legal status held by the public as a general rule, because in performing their duties LPS KSP have binding authority publicly. Related with responsibility of LPS KSP to minister, so on the structure of Indonesia Republic Constitutional position LPS KSP there under cooperative minister. The position LPS KSP to KSP is as legal entity which guarantees a deposit based to transactional relationship patterns, such as the insurance company, said to be insurance company because related white premiums and claims, for profit with do investment (accordance with theory legal entity “aims wealth”). LPS and LPS KSP no relationship because that play a role in determining policy from LPS KSP is cooperative minister so that LPS KSP directly responsible to minister, whereas in LPS banking policy direction about LPS not given to minister, but directly by president.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/34/051401954 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 19 Mar 2014 15:15 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 02:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111983 |
Preview |
Text
SKRIPSI_-_Maghfiro_Atika_-_105010107111115.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |